Direktorat PPA menjawab problematika penegakan hukum yang selama ini menjadi sangat penting.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan rencana pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selian itu juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ia mengaku, KPAI merupakan lembaga yang ingin mengadvokasi terbentuknya Direktorat tersebut. Hal ini karena ini menjadi satu kepentingan mendesak, dimana pelanggaran hak anak, pelanggaran terhadap perempuan luar biasa, tetapi belum memiliki kekuatan secara struktural dalam tubuh Polri.
"Tetapi, tentu dengan dua beban mukhtahir ya, soal pidana terkait PPA. Kemudian TPPO dalam satu Direktorat, mudah-mudahan harapan kami menjadi prioritas bagi penegakan hukum, walaupun dua hal ini sangat berat dua-duanya," ujar Maryati.
Maryati pun mendorong Kapolri agar Direktorat PPA dan TPPO ini nantinya dipimpin oleh seorang Polisi Wanita (Polwan). Meskipun untuk sumber dayanya sendiri disebutnya masih kurang.
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah
Selanjutnya, Maryati menyebut, terkait dengan data kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 berjumlah 1.600. Jumlah tersebut sejak Januari hingga Juni 2023.
Namun, ia belum bisa merinci terkait wilayah mana saja terbanyak dan anak laki-laki atau perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan tersebut. "Memang kita tidak bisa mengenaral bahwa semua kekerasan gitu ya, walaupun muara kekerasan ada fisik, psikis, seksual gitu ya. Nah tapi penting juga untuk melihat bahwa situasi pengasuhan hari ini, karena KPAI itu sangat luar biasa pengaduan terkait keluarga dan pengasuhan alternatif," sebut Maryati. Dengan banyaknya yang menjadi korban kekerasan terhadap anak, Maryati pun ingin agar pembentukan Direktorat tersebut bukan hanya wacana belaka saja.
Ketua KPAI Ai Maryati Solihah
Direktorat PPA menjawab problematika penegakan hukum yang selama ini menjadi sangat penting.
Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengaku, pihaknya hingga kini masih menunggu kehadiran Direktorat baru tersebut yang sudah direncanakan sejak 2021.
Baca Selengkapnya
Kepolisian telah melakukan pemeriksaan sebanyak enam orang.
Baca Selengkapnya
Asep berencana mengundurkan diri lantaran merasa bertanggung jawab atas polemik dalam kasus Kabasarnas.
Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi, KPK malah minta maaf.
Baca Selengkapnya
Pelaporan dilakukan kuasa hukum Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan ke DKPP pada Selasa (15/8).
Baca Selengkapnya
Wakapolda Banten bersedia menjadi Inspektur Upacara (Irup) dalam acara pedang pora para juniornya. Hal itu nyatanya membuat Sabilul Alif merasa turut bahagia.
Baca Selengkapnya
Firli mengisyaratkan menolak pengunduran diri Asep Guntur dari KPK.
Baca Selengkapnya
Terkait putusan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus berkonsultasi dengan DPR untuk mengubah peraturan KPU. Namun, saat ini anggota DPR sedang reses.
Baca Selengkapnya
Seorang taruna Akademi TNI yang baru saja lulus dari wisuda Prabhatar Akademi TNI mendapatkan doa yang mendalam dari anggota keluarganya.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi