Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bakal memeriksa sejumlah ketua badan anggaran (Banggar) DPRD pekan depan, terkait proses penyelidikan kasus korupsi dana bantuan provinsi (Banprov) tahun anggaran 2018.

"Rencana pemeriksaan Senin pekan depan berlanjut. Jadi kita fokus pemeriksaan ke Banggar dulu saja. Sebab Banprov ditentukan semua oleh tim Banggar DPRD Jateng," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng I Ketut Sumedana, Jumat (20/9).

Dia menyebut pemeriksaan difokuskan untuk Ketua Komisi E dan C yang mengurus dana Banprov. "Mereka akan dijadikan saksi terlebih dahulu. Lalu pihaknya akan memanggil Kepala Bappeda Jateng untuk dimintai keterangan," jelasnya.

Tim Kejati saat ini sudah mengembangkan penyidikan ke Kabupaten Kendal dan Pekalongan. Untuk pengembangan penyelidikan, penyidik Kejati nantinya memeriksa ketua PPTK, Sekretaris Banggar dan Ketua Banggar DPRD Kendal. Hal yang sama juga dilakukan untuk Banggar Kota Pekalongan yang terjerat kasus penyalahgunaan dana Banprov.

"Saat ini sedang diperdalam pengembangan kasusnya. Kita bertahap dulu, tapi yang jelas pasti ada daerah lain juga ikut dimintai keterangan," ungkapnya.

Sebelumnya tim penyidik juga telah memeriksa Sekda Jateng Sri Puryono. Dalam kasus ini telah memeriksa banyak saksi.

"100 saksi sudah kami periksa untuk kasus Banprov. Kita nunggu giliran periksa Banggar eksekutif dan Banggar legislatifnya. Yang dijadwalkan pemeriksaan Kepala Bappeda Jateng, ketua komisi E dan C. Sekda juga sudah panggil. Tentunya nanti akan ada tersangka yang baru," tutupnya.