Kapolda Tegaskan Tak Ada Masalah Etnis di Yogyakarta Usai Viral Surat Tantangan Carok

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan buka suara usai viral surat berisikan tantangan carok di Yogyakarta. Dia memastikan, pasca beredarnya surat itu tak ada gesekan antar etnis di Yogyakarta.

Suwondo yang hadir dalam pertemuan antara Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan perwakilan keluarga Madura di Yogyakarta menegaskan persoalan yang terjadi adalah masalah individu yang melakukan tindak pidana dan bukan persoalan antar etnis.

"Ini bukan persoalan etnis. Ini persoalan individu yang melakukan perbuatan pidana," ucap Suwondo, Rabu (12/2).

Isi Surat

Dalam surat yang viral di media sosial, permasalahan bermula saat warga Madura yang membuka toko kelontong di Yogyakarta merasa resah dengan tindakan dari kelompok masyarakat lain yang melakukan pemukulan dan perusakan.

Keluarga Madura Yogyakarta menyebut kejadian itu sudah terjadi hingga puluhan kali. Dalam surat itu disampaikan pula harus ada jaminan agar peristiwa pemukulan dan perusakan pada toko kelontong milik warga Madura tak lagi terjadi.

Keluarga Madura Yogyakarta pun menantang carok secara terbuka. Carok, bagi masyarakat Madura merupakan sebuah tradisi duel dengan senjata untuk merampungkan sebuah masalah.

Munculnya surat itu tak lepas dari peristiwa perusakan warung kelontong Madura dan pemukulan yang terjadi di kawasan Sleman pada awal Februari 2025 lalu. Terkait peristiwa perusakan dan pemukulan ini, Nainggolan menyebut sudah dilakukan penindakan hukum.

"Sudah ditangkap. Sudah diproses," terang Suwondo.

Penjelasan Keluarga Madura Yogyakarta

Sedangkan Juru Bicara Keluarga Madura Yogyakarta Mahrus Ali menyebut peristiwa yang memicu keluarnya surat tantangan terbuka itu sudah selesai. Mahrus menjabarkan pihaknya berkomitmen untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Yogyakarta.

"Surat itu muncul karena kecintaan kami terhadap Yogyakarta. Kami tidak rela Yogyakarta menjadi kota yang tidak aman. Maka dibuatlah surat itu," terang Mahrus.

"Kami sebetulnya ingin meredam jangan sampai ada arok. Lalu dibuatlah surat itu. Jadi bukan caroknya orientasinya tapi meredam psikologi massa agar ayo sama-sama tidak mudah marah," sambung Mahrus.

Sedangkan Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta apabila ada pemaksaan dan sebagainya harus diproses hukum. Proses hukum yang konsisten ini akan meredam peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

"Kalau terjadi pemaksaan dan sebagainya kami minta proses hukum konsisten supaya dengan begitu kondisi itu menurun. Tidak terjadi lagi. Itu aja keputusannya. Harus bisa dilakukan segera untuk mendinginkan suasana," ucap Sultan HB X.