Jokowi Disarankan Maksimalkan Divisi Antikorupsi di Kepolisian dan Kejaksaan
Merdeka.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai Kepolisian dan Kejaksaan seharusnya bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi di instansinya. Dia pun menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat divisi khusus antikorupsi untuk dua lembaga tersebut.
"Presiden sebagai pemegang kekuasaan memerintahkan (Kepolisian, Kejaksaan) membentuk tim khusus," kata Ray di Kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (1/9).
Ray menjelaskan nantinya divisi tersebut diisi oleh orang-orang yang mendaftarkan diri ke seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK). Hal itu dilakukan agar semua anggota Kepolisian tidak menumpuk di KPK saja.
"Divisi khusus antikorupsi berisikan orang-orang yang mendaftarkan diri ke kemarin," ungkapnya.
Dia juga menegaskan dengan banyaknya anggota Kejaksaan dan Kepolisian yang lolos seleksi capim KPK jangan dianggap sebagai prestasi. Pasalnya, kelolosan para Polisi dan Jaksa adalah sebuah sindiran yang keras.
"Justru ini semacam sindiran kuat bahwa selamanya ini di kepolisian dan kejaksaan orang-orang yang memiliki semangat kuat dalam konteks pemberantasan korupsi ini tidak difasilitasi oleh institusi ini sehingga mencari jalan lain lewat institusi lain," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, panitia seleksi calon pimpinan KPK mengumumkan 20 nama yang lolos tes profile assessment. Di antaranya akademis atau dosen tiga orang, advokat satu orang, Jaksa tiga orang, pensiunan jaksa satu orang, hakim satu orang, anggota Polri empat orang, auditor satu orang, komisioner dan pegawai KPK dua orang, PNS dua orang, karyawan BUMN satu orang, dan satu orang penasihat menteri.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK semula berakhir pada 20 Desember 2023 diperpanjang hingga 20 Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKeppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Baca Selengkapnya