Merdeka.com - Aksi lanjutan menuntut Ahok dihukum dalam kasus dugaan penistaan agama masih berlanjut. Sejumlah ormas akan menggelar aksi 55 tanggal 5 Mei mendatang. Wapres JK menilai tak ada perlu lagi demo tersebut. Namun dia mempersilakan karena unjuk rasa merupakan hak dalam demokrasi.

"Bagi pemerintah tentu tak perlu, cuma orang yang mau turun ke jalan merasa perlu dan ini bagian kebebasan dalam demokrasi, bahwa unjuk rasa itu dibolehkan," kata JK di Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (2/5).

JK mengatakan aksi itu harus memiliki batasan jam dan memperhatikan aspek keamanan juga.

"Ada aturannya jamnya terbatas, jalannya terbatas, juga jumlahnya juga dibatasi, gaduhnya tak boleh dan keamanan kalau melanggar ditangkap," ujarnya.

Senada dengan JK, Menko Polhukam Wiranto juga jangan sampai mengganggu keamanan warga lainnya. Jika ada yang melanggar ketertiban akan ditindak oleh aparat hukum.

"Demonstrasi jangan sampai mengganggu kebebasan orang lain. Kami aparat keamanan menjaga ini. Kalau kebebasan menyampaikan pendapat sudah mengganggu kebebasan orang lain dan menimbulkan kekacauan ini sudah jadi urusan aparat keamanan untuk melarang atau untuk membubarkan," pungkas Wiranto.