JK isyaratkan pemerintah RI siap jadi mediator konflik Arab-Qatar

Merdeka.com - Pemerintah terus melakukan komunikasi dengan pimpinan negara teluk untuk mengetahui sebab terjadinya konflik diplomasi Qatar. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengisyaratkan pemerintah Indonesia siap menjadi mediator jika diminta untuk menangani konflik tersebut.

"Menjadi mediator itu kalau diminta. Karena harus kedua belah pihak setuju. Ini belum tahap itu. Indonesia baru tahap mempelajari," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (13/6).

Selain berkomunikasi dengan pimpinan negara teluk dan Qatar, pemerintah juga sudah mendengar masukan dari duta besar negara tersebut yang bertugas di Indonesia. Termasuk masukan dari duta besar Indonesia untuk negara Qatar dan negara-negara teluk.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sedang mengumpulkan masukan dari pimpinan negara teluk untuk menyelesaikan konflik diplomasi Qatar. Beberapa hari terakhir, Jokowi sudah menelepon kepala negara di kawasan teluk maupun Presiden Qatar.

"Saya telepon itu untuk mendapatkan masukan, problem sebenarnya apa sih? Dan pendekatan yang bisa kita lakukan lewat mana nanti bisa kita dapat simpulkan setelah masukan itu dari semua sisi ada," kata Jokowi di Jalan Rawa Bebek RT 21 RW 11, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (13/6).

Kepala Negara yang sudah dihubungi di antaranya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Qatar Emir Qatar Syekh Tamim. Jokowi memastikan, dirinya akan terus berkomunikasi dengan pimpinan negara teluk maupun Presiden Qatar untuk menyelesaikan konflik diplomasi tersebut.

"Jadi, sementara ini saya belum bisa bicara di sebelah mana kita akan berperan. Tetapi ini saya akan terus bertelepon dengan negara-negara yang berkaitan dengan gesekan yang terjadi di Timur Tengah terutama antara Saudi Arabia dan Qatar," ucapnya.