Jaringan Anti Korupsi Sebut Sejumlah Capim KPK Punya Rekam Jejak Bermasalah
Merdeka.com - Puluhan pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menilai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak transparan. JAK pun meminta kepada Jokowi untuk turun tangan dalam proses seleksi capim KPK.
JAK yang terdiri dari berbagai tokoh dan lembaga seperti Krisno Raharja Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mantan pimpinan KPK, Fathul Wahid, Rektor UII dan Rimawan Pradityo, Dosen FEB UGM, Hasrul Halili, Ketua Pukat UGM, Eko Riyadi, Direktur Pusham UII dan sejumlah tokoh lainnya ini menyatakan desakannya kepada Jokowi agar turun tangan pada proses seleksi Capim KPK ini dilakukan di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (30/8).
Mantan Ketua KPK, Busyro Muqqodas mengatakan jika suara masyarakat dan pegiat anti korupsi tak lagi didengar oleh panitia seleksi (pansel) capim KPK. Pansel Capim KPK dinilai tutup mata dan telinga masukan dari publik tentang rekam jejak capim bermasalah.
"Proses seleksi yang dilakukan syarat dengan yang namanya intransparansi, masyarakat pun tidak dilitbatkan. Jadi hasil seleksi memang kurang kredibel," ujar Busyro.
Busyro menerangkan proses seleksi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik ini akan membuat KPK tetap independen. Busyro pun meminta agar proses seleksi capim KPK ditinjau ulang karena tidak transparan.
"Kita ingin KPK tetap independen. Jadi sebaiknya proses seleksi ditinjau ulang. Presiden harus benar-benar mempertimbangkan hal itu," tegas Busyro.
Sedangkan menurut Majelis Hukum PP Muhammadiyah Krisno Raharja, dari 20 nama yang masuk ke dalam nama capim KPK, ada beberapa nama yang dianggap tidak bersih.
Krisno mengungkapkan dari rekam jejak yang dimiliki, ada sejumlah nama capim KPK tidak taat dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada pula yang diduga pernah terlibat pelanggaran etik, ada pula yang pernah menghalangi kerja KPK maupun diduga menerima gratifikasi.
"Ada sejumlah nama yang rekam jejaknya bermasalah," tegas Krisno.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaKPK Beberkan Baru 29,55 Persen Legislator yang Lapor LHKPN, 6 Menteri Jokowi Belum Setor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi
Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKompak! Presiden Jokowi, Wapres Ma’ruf & Sejumlah Menteri Lapor SPT Pajak Bersama di Istana
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya