Jaringan Anti Korupsi Sebut Sejumlah Capim KPK Punya Rekam Jejak Bermasalah

Sabtu, 31 Agustus 2019 02:32 Reporter : Purnomo Edi
Jaringan Anti Korupsi Sebut Sejumlah Capim KPK Punya Rekam Jejak Bermasalah Jaringan Anti Korupsi Yogyakarta Sebut Sejumlah Nama Capim KPK Rekam Jejaknya Bermasalah. ©2019 Merdeka.com/Purnomo Edi

Merdeka.com - Puluhan pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta menilai proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak transparan. JAK pun meminta kepada Jokowi untuk turun tangan dalam proses seleksi capim KPK.

JAK yang terdiri dari berbagai tokoh dan lembaga seperti Krisno Raharja Majelis Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mantan pimpinan KPK, Fathul Wahid, Rektor UII dan Rimawan Pradityo, Dosen FEB UGM, Hasrul Halili, Ketua Pukat UGM, Eko Riyadi, Direktur Pusham UII dan sejumlah tokoh lainnya ini menyatakan desakannya kepada Jokowi agar turun tangan pada proses seleksi Capim KPK ini dilakukan di Gedung PP Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (30/8).

Mantan Ketua KPK, Busyro Muqqodas mengatakan jika suara masyarakat dan pegiat anti korupsi tak lagi didengar oleh panitia seleksi (pansel) capim KPK. Pansel Capim KPK dinilai tutup mata dan telinga masukan dari publik tentang rekam jejak capim bermasalah.

"Proses seleksi yang dilakukan syarat dengan yang namanya intransparansi, masyarakat pun tidak dilitbatkan. Jadi hasil seleksi memang kurang kredibel," ujar Busyro.

Busyro menerangkan proses seleksi yang ketat dan mempertimbangkan berbagai masukan dari publik ini akan membuat KPK tetap independen. Busyro pun meminta agar proses seleksi capim KPK ditinjau ulang karena tidak transparan.

"Kita ingin KPK tetap independen. Jadi sebaiknya proses seleksi ditinjau ulang. Presiden harus benar-benar mempertimbangkan hal itu," tegas Busyro.

Sedangkan menurut Majelis Hukum PP Muhammadiyah Krisno Raharja, dari 20 nama yang masuk ke dalam nama capim KPK, ada beberapa nama yang dianggap tidak bersih.

Krisno mengungkapkan dari rekam jejak yang dimiliki, ada sejumlah nama capim KPK tidak taat dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ada pula yang diduga pernah terlibat pelanggaran etik, ada pula yang pernah menghalangi kerja KPK maupun diduga menerima gratifikasi.

"Ada sejumlah nama yang rekam jejaknya bermasalah," tegas Krisno.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini [ray]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini