Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah emosi saat ditanya mencuatnya kembali revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri meminta hal ini ditanyakan ke Presiden Joko Widodo mau menyetujui atau menolak revisi UU KPK.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi mengatakan, belum ada pembicaraan resmi antara pemerintah dengan DPR. Presiden Joko Widodo, kata Johan, akan bersikap apabila DPR telah secara resmi mengajukan untuk mengajak melakukan pembahasan.

"Kalau Anda nanya bagaimana sikap Presiden, kalau sekarang belum ada pembicaraan resmi dengan pemerintah, dengan Presiden belum ada," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3).

Johan mencontohkan, pada pembicaraan resmi revisi UU KPK pada awal tahun 2016 lalu, Presiden dengan tegas menolak revisi UU KPK. Apabila, ingin mengetahui sikap Presiden terkait revisi UU KPK kali ini, Johan menyebutkan harus ada pembicaraan resmi dengan DPR.

"Sampai hari ini belum ada secara resmi pembicaraan itu kepada pemerintah terutama kepada presiden. Itu masih ditingkat wacana dulu DPR ya," ujarnya.

Niatan revisi kembali muncul saat DPR melalui Badan Keahlian DPR melakukan sosialisasi tentang revisi UU KPK dari kampus ke kampus.