Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 yang berpotensi terjerat kasus korupsi. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menilai ada baiknya hal itu perlu disepakati terlebih dahulu pemerintah dan KPK.

"Ya namanya permintaan jadi saya bilang dua pandangan yang tentu harus disepakati," kata JK di kantornya, Jl Merdeka Utara, Selasa (13/3).

Setelah duduk bersama, dapat diputuskan apakah memang perlu diumumkan atau tidak. Sebab, kata JK, hal tersebut untuk menjaga stabilitas.

"Mungkin pada waktu nanti sudah mulai kampanye tidak boleh lagi tapi sekarang ini dalam proses awal jadi memang sulit juga apalagi OTT. Yang sulit itu OTT," jelas JK.

OTT, kata JK, biasanya akan membuat seseorang yang tertangkap langsung ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini masalah yang nanti dibicarakan antara di KPK. Kalau penyelidikan mungkin bisa ditindak tapi kalau OTT ya hari ini di OTT hari itu kena. Karena itu saya bilang masalahnya itu OTT. Kalau OTT kan tidak bisa ditunda-tunda," tegas JK.