Imam Nahrawi Kaget Dana Kemah Islam Dipermasalahkan

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi terkejut kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 dipermasalahkan penggunaan anggaranya. Pasalnya kasus ini sedang ditangani Polda Metro Jaya.

"Tentu saya sangat terkejut sebab selama ini tidak menemukan adanya permasalahan pada kegiatan yang digelar tahun lalu," katanya seperti dilansir dari Antara, Minggu (25/11).

Dia menegaskan, kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo merupakan inisiasinya. Di mana tujuannya untuk menguatkan silaturahmi dan ukhuwah islamiah antara Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor.

Menurut Nahrawi, momentum tersebut adalah sangat bersejarah, bahkan dihadiri 20.000-an peserta yang pelaksanaannya terbilang cukup sukses. Bahkan, kata dia, dampaknya sangat bermanfaat tidak hanya bagi dua ormas Islam terbesar di Tanah Air (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), tetapi juga untuk bangsa Indonesia.

"Semua sudah melalui prosesnya, dana sudah diberikan ke Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya, saya kaget ada persoalan sekarang ini dan tidak tahu indikasinya apa. Akan tetapi, saya sudah bertemu dengan Dahnil Anzar yang menyampaikan kemungkinan karena atmosfer menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah," jelasnya.

Untuk diketahui, Dahnil Anzar Simanjuntak adalah ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada hari Jumat (23/11) terkait dengan dugaan penyimpangan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16 s.d. 17 Desember 2017.

Bersama Ketua Panitia Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam 2017, Ahmad Fanani, Dahnil dikawal sejumlah orang yang mengenakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam).

Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah XVII akan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 28 November 2018 di Yogyakarta. Terkait dengan pengembalian dana Rp 2 miliar dari Pemuda Muhammadiyah ke Kemenpora, menteri asal Madura tersebut mengaku belum mengetahui secara detail. Namun,mekanismenya akan diserahkan ke Biro Keuangan karena butuh kajian serta telaah mendalam.