Hebat! Banggai Laut Capai 100% Pembentukan Posbakum Desa, Keadilan Merata Hingga Pelosok Sulawesi Tengah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Tengah mencatat pencapaian signifikan. Kabupaten Banggai Laut kini telah mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahannya. Ini memastikan setiap warga memiliki akses terhadap layanan hukum yang esensial.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, mengapresiasi penuh keberhasilan ini di Palu, Sabtu. Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa keadilan dapat benar-benar hadir di tengah masyarakat Banggai Laut. Inisiatif ini menjadi tonggak penting bagi pemerataan hukum.

Dengan beroperasinya 66 Posbakum di setiap desa dan kelurahan, masyarakat Banggai Laut kini dapat memperoleh layanan hukum. Layanan tersebut meliputi konsultasi, pendampingan, serta penyuluhan hukum preventif secara cepat, mudah, dan tanpa biaya. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum.

Peran Penting Posbakum Desa bagi Masyarakat

Posbakum Desa tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum. Lebih dari itu, ia menjadi pusat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pendampingan hukum secara gratis. Kehadiran Posbakum Desa sangat vital dalam sistem hukum.

Layanan yang disediakan mencakup berbagai aspek hukum, mulai dari konsultasi awal hingga pendampingan dalam proses hukum. Selain itu, penyuluhan hukum preventif juga gencar dilakukan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum yang berlaku secara komprehensif.

Capaian ini menjadikan Banggai Laut sebagai daerah ketiga di Sulawesi Tengah. Sebelumnya, Kota Palu dan Kabupaten Tojo Una-Una telah lebih dulu berhasil mewujudkan pemerataan akses layanan hukum di tingkat akar rumput. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap keadilan bagi semua.

Komitmen Kuat Pemerintah Daerah dan Kemenkum

Rakhmat Renaldy menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan substantif di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Kemenkum Sulteng memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut atas pencapaian luar biasa ini. Keberhasilan ini patut dicontoh oleh daerah lain.

Menurut Renaldy, keberhasilan tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menghadirkan keadilan yang merata. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses hukum yang sama tanpa terkecuali. Sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum sangat penting dalam mewujudkan hal ini.

Keberhasilan Banggai Laut ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan Kemenkum dalam memperluas jangkauan bantuan hukum. Ini tidak hanya memenuhi target administratif semata. Lebih jauh, ini mengimplementasikan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara konkret.

"Pemerataan layanan hukum merupakan amanah konstitusional yang wajib diwujudkan bersama," tegas Rakhmat Renaldy. Pernyataan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Banggai Laut sebagai Inspirasi Nasional

Capaian Banggai Laut dalam membentuk 100 persen Posbakum Desa diharapkan dapat menjadi inspirasi. Daerah lain di Sulawesi Tengah didorong untuk mempercepat pemerataan akses keadilan. Ini adalah langkah maju yang signifikan bagi seluruh provinsi.

Dengan adanya Posbakum Desa, masyarakat di pelosok pun tidak lagi kesulitan mencari bantuan hukum. Mereka bisa mendapatkan informasi dan pendampingan tanpa biaya. Ini adalah wujud nyata keadilan sosial yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat, tujuan pemerataan akses hukum dapat tercapai. Seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya. Ini adalah langkah progresif bagi Banggai Laut dan wilayah sekitarnya.

Sumber: AntaraNews