Fenomena Altruisme Timbal Balik di Tengah Bencana Sumatera: Antara Empati dan Pencitraan

Menganalisis fenomena altruisme timbal balik di tengah bencana Sumatera, artikel ini menyoroti kedermawanan yang dibarengi pencitraan, menantang nurani kemanusiaan.

Redaksi Merdeka
Oleh Redaksi Merdeka - Reporter
Fenomena Altruisme Timbal Balik di Tengah Bencana Sumatera: Antara Empati dan Pencitraan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah **kirim bantuan Sumatera** sebanyak 108 ton untuk korban bencana, menggunakan jalur laut dan udara, serta teknologi Starlink untuk memastikan distribusi yang akurat dan tepat sasaran. (AntaraNews)

Bencana banjir dan tanah longsor melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada akhir November hingga awal Desember. Musibah ini disebabkan oleh siklon Senyar yang memicu kerusakan parah di berbagai wilayah terdampak, mengakibatkan kerugian materiil dan non-materiil yang signifikan bagi masyarakat.

Di tengah duka yang mendalam, muncul fenomena menarik terkait kedermawanan masyarakat Indonesia dalam membantu korban. Banyak pihak berbondong-bondong menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, menunjukkan solidaritas yang kuat di masa sulit ini.

Namun, di balik semangat tolong-menolong, terselip pula praktik "altruisme timbal balik" yang mengedepankan pencitraan. Bantuan seringkali disalurkan di depan kamera, seolah mencari pengakuan publik atas tindakan kebaikan yang dilakukan.

Fenomena kedermawanan yang disertai "hitung-hitungan" ini dikenal sebagai altruisme timbal balik, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Robert Trivers pada tahun 1971. Trivers menjelaskan bahwa altruisme timbal balik adalah harapan untuk memperoleh imbalan di masa depan dari pihak yang diuntungkan, hal ini tidak terbatas pada kerabat dekat.

Gejala ini sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan pemengaruh atau influencer media sosial. Mereka sering membuat konten bagi-bagi uang atau barang kepada orang yang membutuhkan, namun selalu dengan sorotan kamera. Tujuannya adalah untuk membentuk persepsi publik bahwa mereka adalah sosok dermawan dan orang baik.

Pemanfaatan tragedi kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk kepentingan pencitraan ini terasa kurang bijak. Tindakan ini seakan menampar prinsip gotong royong bangsa Indonesia yang kini mulai luntur. Padahal, prioritas utama seharusnya adalah membantu saudara-saudara yang terdampak bencana dengan tulus.

Di media sosial, banyak oknum memanfaatkan musibah ini sebagai momentum untuk menjajaki opini publik tentang kepedulian mereka. Mereka ingin terlihat peduli di depan kamera, sementara esensi bantuan kemanusiaan menjadi tergeser. Penyakit kebudayaan semacam ini sulit diobati tanpa partisipasi komunal dan kesadaran nurani.

Indonesia sejatinya dikenal sebagai negara paling dermawan di dunia, berdasarkan laporan World Giving Index 2024 yang disusun oleh Charities Aid Foundation (CAF). Laporan ini menempatkan Indonesia di posisi teratas dengan skor 74 dari 100, mencerminkan semangat berbagi yang tinggi di masyarakat. Namun, oknum-oknum yang mencari persepsi publik di tengah bencana Sumatera menjadi ironi tersendiri.

Saat ini, kita menghadapi krisis akibat bencana ekologis dan harus menempatkan prinsip kemanusiaan sebagai skala prioritas utama. Tanggung jawab bersama atas musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat perlu diwujudkan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari doa, dukungan pikiran, tenaga, hingga bantuan finansial dan kemanusiaan lainnya.

Sinergi antara masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan untuk bergerak cepat memastikan akses bantuan. Ini penting agar saudara-saudara yang terisolasi segera memperoleh kebutuhan dasar kehidupan. Selain itu, diperlukan juga kiat pascabencana ekologis untuk memulihkan harkat kemanusiaan dan menyediakan penghidupan layak.

Pemulihan pascabencana mencakup akses pendidikan, infrastruktur yang terhubung, fasilitas kesehatan memadai, serta tata kelola lingkungan yang baru. Bencana banjir di Sumatera juga bermuara dari praktik deforestasi dan alih fungsi lahan yang parah. Oleh karena itu, pemerintah harus serius membenahi tata kelola lahan dan hutan secara menyeluruh demi mencegah tragedi serupa di masa depan.

Ironi setelah bencana Sumatera harus menjadi pemantik bagi pemerintah untuk fokus pada skenario pencegahan bencana, bukan hanya penanganan. Prioritas kebijakan harus bergeser ke konservasi lahan, mitigasi bencana, dan kepekaan terhadap krisis iklim. Tanpa kebijakan yang bernalar, bencana bisa melanda wilayah lain kapan saja.

Sumber: AntaraNews

Rekomendasi