Fakta Unik: Gubernur Banten Minta Pemda Tanggung Renteng Atasi BPJS Kesehatan dan Sampah, Apa Alasannya?

Gubernur Banten Andra Soni secara tegas meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayahnya untuk turut bertanggung renteng dalam menyelesaikan dua isu krusial. Hal ini diungkapkannya saat berdiskusi di Serang pada Sabtu (4/10), menekankan pentingnya kolaborasi. Ia menyoroti penanganan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta pengelolaan sampah yang belum tuntas.

Menurut Andra Soni, permasalahan kompleks ini tidak dapat hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi (pemprov) semata. Prinsip gotong royong harus menjadi landasan utama dalam upaya penyelesaian berbagai tantangan daerah. Partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat menjadi kunci keberhasilan bersama.

Desakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan sinergi lintas sektor dan wilayah di Banten. Koordinasi yang kuat diharapkan dapat mempercepat penanganan isu-isu vital demi kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam pembangunan daerah.

Mendorong Tanggung Renteng untuk BPJS Kesehatan

Andra Soni secara spesifik menyoroti pembiayaan BPJS Kesehatan yang memerlukan pendekatan tanggung renteng. Ia menyatakan, "Prinsipnya harus tanggung renteng, baik antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, juga bersama masyarakat." Hal ini menggarisbawahi bahwa pembiayaan kesehatan adalah tanggung jawab kolektif.

Gubernur juga menambahkan bahwa prinsip dasar BPJS adalah gotong royong, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Partisipasi mandiri dari masyarakat dan pegawai juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan sistem jaminan kesehatan ini. Komitmen Pemprov Banten untuk menjaga universal health coverage (UHC) harus diperkuat.

Koordinasi lintas daerah menjadi sangat penting mengingat adanya perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah di Banten. Andra Soni menekankan, "Pemerintah provinsi tetap berkomitmen menjaga universal health coverage di Banten, namun koordinasi lintas daerah perlu diperkuat, apalagi ada perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah." Hal ini menunjukkan kesadaran akan disparitas daerah.

Mengurai Masalah Pengelolaan Sampah dan Energi

Selain isu kesehatan, Andra Soni juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini belum terselesaikan secara optimal. Ia menyebut bahwa rencana investasi pengolahan sampah menjadi energi listrik perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Kajian ini terutama terkait rencana pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) regional.

Pemerintah provinsi tidak ingin hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Kasus penolakan pembangunan TPST di Pandeglang harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. "Kasus penolakan di Pandeglang harus menjadi pelajaran," ujar Andra Soni, menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan partisipatif.

Oleh karena itu, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar sampah dapat dikelola dengan baik. Tujuannya adalah agar sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang bagi pengelolaan sampah di Banten.

Percepatan Pembangunan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menambahkan bahwa pembangunan di Banten masih berjalan lambat dibandingkan potensi yang ada. Ia menekankan perlunya percepatan di sejumlah sektor prioritas. "Kalau sudah 25 tahun, harusnya lebih bagus. Tapi masih lambat. Insya Allah ke depan kita harus sprint," katanya, menyiratkan urgensi.

Dimyati menegaskan bahwa kebijakan pembangunan ke depan harus fokus pada beberapa bidang utama. Bidang-bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan investasi. Fokus yang jelas akan mencegah anggaran terbuang sia-sia, seperti "menyiram garam di tengah laut."

Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim juga mengingatkan pentingnya memperkuat kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh komponen masyarakat. "Catatan kami hanya satu, bahwa kolaborasi dan kebersamaan harus kita perkuat dalam rangka sinergi membangun Provinsi Banten," tegasnya. Penguatan legislasi juga sedang disiapkan DPRD, termasuk perda tentang lingkungan.

Perda lingkungan ini bertujuan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk ruang terbuka untuk pekerja, selaras dengan arah pembangunan. Kolaborasi dan sinergi antarlembaga serta masyarakat diharapkan mampu mendorong kemajuan Banten yang lebih cepat dan merata. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk pembangunan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews