Fakta Penting: Dua Presiden Buruh Bersatu Dukung Polri Tindak Tegas Aksi Anarkis, Tegaskan Supremasi Sipil!

Dua presiden buruh terkemuka bersatu padu menyuarakan Dukungan Buruh untuk Polri dalam menindak tegas aksi anarkis. Mereka juga menyoroti isu reformasi Polri dan agenda tersembunyi.

Jakarta, 14 September, dua presiden buruh dengan basis massa terbesar di Indonesia secara resmi menyatakan Dukungan Buruh untuk Polri dalam menindak tegas berbagai aksi anarkis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap insiden-insiden perusakan fasilitas publik yang terjadi selama demonstrasi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sepakat bahwa tindakan anarkisme tidak dapat ditoleransi. Keduanya menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum dan supremasi hukum di tengah penyampaian aspirasi.

Dukungan ini muncul di tengah isu hangat mengenai reformasi di tubuh Polri, yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Para pemimpin buruh ini juga menyampaikan pandangan mereka terkait upaya perbaikan lembaga kepolisian serta membantah berbagai isu yang beredar.

Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum dan Supremasi Sipil

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh Polri dalam menegakkan hukum. Dukungan ini secara khusus ditujukan untuk menindak pelaku pembakaran fasilitas umum, gedung DPRD, dan berbagai sarana publik lainnya yang merugikan masyarakat.

Andi Gani mengingatkan kembali akan dampak serius dari aksi anarkis, termasuk adanya korban jiwa. "Kita harus ingat ada korban jiwa saat pembakaran Gedung DPRD Makassar, juga korban lainnya. Untuk itu, pelaku harus terus diproses hukum," kata Andi Gani di Jakarta.

Meskipun demikian, ia juga menyuarakan agar pengunjuk rasa yang tertangkap namun tidak terlibat dalam aksi pembakaran atau perusakan fasilitas publik dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan restorative justice. Hal ini menunjukkan perspektif yang seimbang antara penegakan hukum dan keadilan.

Andi Gani menyatakan bahwa KSPSI akan berada di garis terdepan untuk mempertahankan supremasi sipil. Ini merupakan amanah reformasi yang harus terus dijaga demi stabilitas dan keadilan di Indonesia.

Tolak Anarkisme dan Soroti Reformasi Polri

Senada dengan Andi Gani, Presiden KSPI, Said Iqbal, secara tegas menolak segala bentuk anarkisme dan kekerasan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Ia menekankan bahwa demonstrasi harus tetap berada dalam koridor konstitusional.

Iqbal menyatakan, "Boleh berdemonstrasi, tetapi harus konstitusional, damai, dan anti kekerasan." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan selama aksi unjuk rasa, serta menghindari tindakan yang merugikan banyak pihak.

Lebih lanjut, Iqbal juga menyoroti isu reformasi di tubuh Polri yang belakangan ramai diperbincangkan. Menurutnya, langkah perbaikan lembaga kepolisian memang perlu dilakukan, namun ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak diarahkan untuk menyerang atau membidik Kapolri, apalagi jika ada agenda tersembunyi untuk menjatuhkan pimpinan Polri.

"Terlihat ada yang ingin menyerang institusi kepolisian dengan menyerang pemimpinnya. Jika ingin mereformasi kepolisian agar menjadi alat keamanan dan ketertiban yang berwibawa, Kapolri saat ini terbukti sangat setia dengan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya, merujuk pada kinerja Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dinilai mampu mengendalikan situasi dengan baik bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Bantah Isu dan Fokus Perjuangan Buruh Sejati

Said Iqbal juga membantah dengan tegas isu yang menyebut adanya surat presiden (surpres) untuk mengganti Kapolri. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak boleh ada agenda tersembunyi di balik isu-isu semacam itu.

"Itu sudah ditegaskan tidak benar. Tidak boleh ada hidden agenda. Apalagi isu lanjutan demo yang akan dilakukan buruh, itu hoaks," jelasnya, menepis spekulasi mengenai demonstrasi buruh yang akan datang.

Iqbal memastikan bahwa hingga saat ini buruh masih menunda aksi unjuk rasa. Ia menekankan bahwa perjuangan buruh akan tetap fokus pada isu-isu mendasar yang menjadi prioritas utama. Isu-isu tersebut meliputi penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, kenaikan upah minimum tahun 2026, dan reformasi kebijakan pajak.

"Pajak pesangon, pajak THR (tunjangan hari raya), dan pajak JHT (jaminan hari tua) harus dihapus. Itu perjuangan buruh yang sebenarnya," ucap Iqbal, menguraikan agenda utama yang akan diperjuangkan oleh serikat buruh di Indonesia.

Sumber: AntaraNews