Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fahri Sebut Wadah Pegawai KPK Harus Dibubarkan karena Bakal Jadi ASN

Fahri Sebut Wadah Pegawai KPK Harus Dibubarkan karena Bakal Jadi ASN Fahri Hamzah. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Wadah Pegawai di KPK harus dibubarkan. Alasannya karena perlu ada penyesuaian dengan segala perundangan yang berlaku, khususnya saat revisi undang-undang KPK disahkan.

Bekas politisi PKS itu merujuk atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan seluruh pegawai di KPK berstatus sebagai aparatur sipil negara. Sehingga, imbuh Fahri, seluruh ASN haris mengikuti segala aturan perundangan yang berlaku.

"Wadah Pegawai itu seharusnya dibubarkan itu. Semua sudah menjadi anggota korpri kok dan sekarang semuanya seperti kata presiden, semua harus menjadi ASN. Ya menyesuaikan diri lah," kata Fahri, Jumat (13/9).

Ia juga mengingatkan agar WP tidak melakukan segala tindakan semau mereka agar tidak menimbulkan kerepotan.

Diketahui Wadah Pegawai KPK adalah organisasi pegawai-pegawai di KPK. Belakangan, WP sering bersuara keras menolak revisi undang-undang KPK. WP bersama koalisi masyarakat pegiat antikorupsi beberapa kali mengadakan aksi pernyataan meminta Jokowi menguatkan kinerja KPK dan mendengar segala masukan.

WP juga secara konsisten menuntut pemerintah menuntaskan kasus serangan air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Namun sudah 2 tahun lebih pelaku serangan terhadap Novel tak kunjung terungkap.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Jokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD

Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan
Dewas KPK Umumkan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri Rabu Depan

Dewas KPK akan mengumumkan putusan dugaan pelanggaran etik Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12).

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Pastikan Tetap Bacakan Vonis Meski Firli Bahuri Mengundurkan Diri
Dewas KPK Pastikan Tetap Bacakan Vonis Meski Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Dewas menyatakan surat pengunduran diri Firli Bahuri tak akan mempengaruhi jalannya sidang vonis.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Tak Ingin Kasus Firli Bahuri Berulang, ICW Berikan Catatan untuk Pansel KPK
Tak Ingin Kasus Firli Bahuri Berulang, ICW Berikan Catatan untuk Pansel KPK

Tidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024
Diberhentikan, AWK Dilarang Pakai Kantor dan Fasilitas Anggota DPD Mulai 12 Maret 2024

Usai diberhentikan dari anggota DPD, Arya Wedakarna kehilangan segala hak keuangan, administratif serta fasilitas lainnya

Baca Selengkapnya
Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya
Pemerintah Izinkan ASN WFH pada 16-17 April, Begini Aturan Lengkapnya

Pengaturan WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Baca Selengkapnya