Fahri Hamzah Nilai Rencana Menghidupkan PMP Bentuk Kegamangan Pemerintah
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) bentuk kegamangan atau ketakutan pemerintah. Menurut Fahri, PMP dikhawatirkan memiliki interpretasi otaritarian dilakukan pemerintah saat ini.
"Saya anggap bagian dari kegamangan pemerintah. Mengajarkan civic education itu memang harus, tapi dikhawatirkan punya interpretasi otaritarian," kata Fahri di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (27/11).
Fahri mengatakan, pemerintah tidak mengalami kemajuan dalam menafsirkan pelajaran kewarganegaraan apabila kembali menghidupkan mata pelajaran PMP. Menurut dia, seharusnya kurikulum baru pendidikan kewarganegaraan cukup dikembangkan.
"Jangan gelagepan kemudian bikin PMP lama balikin lagi. Itu kan kaya enggak maju pikirannya," kata Fahri.
Politisi PKS ini berharap justru pemerintah menghadirkan kurikulum baru yaitu kurikulum pendidikan kewarganegaraan lebih dikembangkan. Dia menyarankan agar nilai-nilai menjadi warga negara yang baik turut dimasukkan dalam pembuatan film, sinetron, talkshow, dan film pendek.
"Misalnya TVRI dipecah jadi beberapa tv, salah satu chanelnya itu 24 jam film tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Itu sebagai upaya masif agar orang tahu bagaimana menjadi warga negara, mengelola perbedaan ras, dan suku agama diantara kita," tandas Fahri.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menghidupkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Rencana itu muncul setelah maraknya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang belakangan mencuat.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPelaku tawuran dipastikan akan ditindak secara tegas, bahkan mereka yang diamankan akan diberi sanksi tambahan berupa pencabutan bantuan sosial biaya pendidikan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) telah diunduh oleh lebih dari 3,5 juta guru.
Baca SelengkapnyaPernyataan akademisi itu menjadi bagian dari dinamika positif.
Baca SelengkapnyaNantinya pengisian hakim akan diambil jika ada kekosongan dan kebutuhan saja.
Baca SelengkapnyaBerkas perkara tiga tersangka anak di bawah umur dipercepat prosesnya guna mempercepat persidangan di peradilan.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAdapun pelamar yang bisa mengecek kelulusan PPPK Guru ini adalah mereka yang telah melewati berbagai tahapan ujian CASN.
Baca Selengkapnya