Perkara ujaran kebencian dengan terdakwa Andi Pangerang Hasanuddin memasuki agenda tuntutan. Mantan peneliti BRIN itu dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara
Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adi Prasetyo di Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Kamis (31/8). JPU menyatakan terdakwa terbukti bersalah menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial (medsos).
Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Andi melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA.
JPU) Adi Prasetyo.
Menanggapi tuntutan tersebut, terdakwa Andi menyatakan akan mengajukan pledoi atau pembelaan di sidang pekan depan. Selain mengajukan pledoi sendiri, penasihat hukumnya, Palupi Pusporini juga akan mengajukan pembelaan. "Kami akan mengajukan pledoi pekan depan," tegasnya.
Postingan tersebut diduga berisikan ujaran kebencian kepada organisasi Islam Muhammadiyah terkait penentuan waktu Idul Fitri 1444 Hijriah. Postingannya bernada ancaman pembunuhan.
AP Hasanuddin sebelumnya dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan nomor laporan polisi, LP/B/76/IV/2023/Bareskrim Polri tertanggal 25 April 2023. Laporan itu dibuat Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.
Kasus ini hsrus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bijak berargumen dan bermedia sosial.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Andi tak keberatan dengan isi. Itu sebabnya sidang langsung dilanjut pemeriksaan saksi.
Baca Selengkapnya
JPU sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Baca Selengkapnya
Di antara persiapan yang dilakukan, akan ada pembahasan terkait pengelolaan media peliput KTT ASEAN yang dilakukan oleh pihak Istana Kepresidenan.
Baca Selengkapnya
Agenda pemeriksaan Airlangga dilakukan pada Senin pekan depan setelah sebelumnya mangkir.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pun telah membenarkan terkait agenda OTT dilakukan KPK perihal penyerahan uang yang diduga berkaitan tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk memastikan para penyelenggara dapat memantau secara langsung perizinan.
Baca Selengkapnya
Hal itu dikatakan Alamsyah Hanafiah saat bersaksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi