Eks Pejabat MA Bantu Bupati Nonaktif Jepara Bertemu Ketua PN Semarang Bahas Kasus

Selasa, 23 Juli 2019 21:48 Reporter : Danny Adriadhi Utama
Eks Pejabat MA Bantu Bupati Nonaktif Jepara Bertemu Ketua PN Semarang Bahas Kasus Sidang suap Bupati Jepara nonaktif, Ahmad Marzuqi. ©2019 Merdeka.com/Danny Adriadhi Utama

Merdeka.com - Mantan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Fauzan mengaku bantu pertemuan antara Bupati nonaktif Jepara Ahmad Marzuqi dengan ketua Pengadilan Negeri (PN) Semarang Purnowo Edi Santosa.

Marzuqi menjadi terdakwa kasus suap terhadap hakim PN Semarang Lasito. Suap terhadap Lasito diduga karena kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan politik (banpol) untuk PPP Kabupaten Jepara 2011 dan 2012 sebesar Rp75 juta akan diusut kembali.

"Saya dengar Pak Marzuqi mau jadi tersangka lagi, saya minta izin untuk bertemu ketua PN di Semarang. Setelah ketemu dengan ketua PN tidak ada lagi komunikasi dan pertemuan dengan Pak Marzuqi," kata Fauzan dalam saksi persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (23/7).

Saat itu Purnowo baru saja menjabat sebagai ketua PN Semarang. "Jadi saat ketemu di PN saya juga tidak mengenal ketua PN. Intinya ingin silaturahmi, kemudian saya coba mempertemukan," ujarnya.

Fauzan mengungkapkan saat pertemuan pertamanya dengan Ketua PN Semarang, dia mengenalkan diri sebagai pejabat Mahkamah Agung. "Saat ketemu dengan ketua PN Saya memperkenalkan diri dari MA, kalau mengantar Pak Marzuki. kemudian Pak Marzuki cerita banyak," ujarnya.

Seperti diketahui, Marzuqi dan hakim Pengadilan Negeri Lasito kini menjadi terdakwa kasus suap. Jaksa menyebut uang suap yang diterima Lasito terdiri dari Rp500 juta dan USD 16 ribu.

Suap tersebut dilakukan untuk membatalkan status tersangka Marzuqi terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan politik untuk PPP Kabupaten Jepara 2011 dan 2012 sebesar Rp75 juta.

Marzuki dijerat secara kumulatif dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, Lasito dijerat secara kumulatif dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [cob]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini