Dubes Iran: AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza karena Berpihak pada Israel

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, secara tegas menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak memiliki kelayakan untuk memimpin inisiatif perdamaian di Gaza. Pernyataan ini disampaikan Boroujerdi dalam acara Resepsi Hari Nasional Republik Islam Iran yang berlangsung di Jakarta pada Selasa. Penilaian tersebut didasarkan pada keberpihakan AS yang dinilai terlalu kuat kepada Israel dalam konflik berkepanjangan ini.

Boroujerdi menyoroti bahwa upaya perdamaian yang diprakarsai oleh AS melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) tidak akan membuahkan hasil. Menurutnya, rezim Zionis Israel adalah pihak yang melakukan pendudukan wilayah, dan dukungan terbuka dari Amerika Serikat semakin memperumit situasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran negara netral atau organisasi internasional independen.

Diplomat Iran tersebut menegaskan bahwa setiap upaya mediasi atau proses perdamaian di Gaza, maupun wilayah pendudukan lainnya, harus berasal dari pihak yang tidak memiliki kepentingan tertentu. Keberpihakan AS dianggap menghilangkan haknya untuk bertindak sebagai mediator yang adil. Ini menjadi kunci utama dalam pandangan Iran terhadap penyelesaian konflik di Timur Tengah.

Kritik Terhadap Netralitas AS dalam Konflik Gaza

Mohammad Boroujerdi secara terbuka mengkritik posisi Amerika Serikat yang dianggap tidak netral dalam konflik Israel-Palestina. Ia berpendapat bahwa dukungan AS terhadap Israel telah membuatnya kehilangan kredibilitas sebagai fasilitator perdamaian. Keberpihakan ini menjadi penghalang utama bagi keberhasilan inisiatif seperti Dewan Perdamaian.

"Kami menilai upaya tersebut tidak akan berhasil, karena rezim Zionis Israel merupakan pihak yang melakukan pendudukan wilayah. Rezim tersebut didukung secara terbuka oleh Amerika Serikat," kata Boroujerdi kepada wartawan di Jakarta. Pernyataan ini menggarisbawahi pandangan Iran bahwa AS tidak dapat menjadi penengah yang efektif. Konflik ini memerlukan pendekatan yang lebih seimbang dari komunitas internasional.

Duta Besar Iran tersebut menambahkan, negara yang sudah memiliki pihak tertentu tidak berhak berbicara tentang mediasi atau proses perdamaian. Ini menunjukkan bahwa Iran melihat AS sebagai pihak yang terlibat langsung, bukan sebagai penengah yang objektif. Solusi yang adil dan berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui pihak yang benar-benar netral.

Keraguan Iran atas Komitmen Israel pada Perdamaian

Boroujerdi juga mengungkapkan pesimisme mendalam terhadap kemungkinan tercapainya perdamaian di Gaza. Ia menyoroti kurangnya komitmen Israel untuk melakukan gencatan senjata, membuat perjanjian damai, atau menerapkan solusi dua negara. Rekam jejak Israel dalam konflik sebelumnya menjadi dasar keraguan ini.

Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon, Suriah, dan Gaza di masa lalu, serangan tetap dilakukan hampir setiap hari oleh Israel. Fakta ini, menurut Boroujerdi, menunjukkan bahwa Israel tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian apa pun. Kondisi tersebut mempersulit upaya membangun kepercayaan antarpihak yang berkonflik.

"Dengan rekam jejak tersebut, sulit untuk mempercayai bahwa rezim pendudukan ini akan menerima solusi dua negara, gencatan senjata, atau perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di kawasan," tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan pandangan Iran bahwa Israel tidak serius dalam mencari solusi damai. Oleh karena itu, langkah-langkah diplomatik harus mempertimbangkan realitas ini.

Inisiatif Dewan Perdamaian dan Respon Internasional

Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan apa yang disebut sebagai Dewan Perdamaian (Board of Peace) pada 22 Januari di ajang World Economic Forum di Davos, Swiss. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong fase kedua gencatan senjata di Gaza serta menghimpun dana rekonstruksi bagi wilayah Palestina. Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah menyatakan bergabung dengan dewan tersebut.

Gedung Putih telah mengemukakan rencana untuk menggelar konferensi tingkat tinggi para pemimpin Dewan Perdamaian pada 19 Februari 2026. Konferensi ini diharapkan dapat membahas langkah-langkah konkret menuju perdamaian dan pemulihan di Gaza. Namun, pandangan Iran menunjukkan adanya tantangan besar terhadap keberhasilan inisiatif ini.

Meskipun ada dukungan dari beberapa negara, kritik dari Iran menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan netral. Tanpa adanya kepercayaan dari semua pihak yang terlibat, upaya perdamaian akan sulit terwujud. Penting bagi komunitas internasional untuk mempertimbangkan semua perspektif demi mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Sumber: AntaraNews