DPRD Surabaya Dorong Peran Kecamatan Perkuat Mitigasi Banjir di Wilayahnya

Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya, Achmad Nurdjayanto, secara tegas mendorong peningkatan peran kecamatan dalam upaya mitigasi banjir. Desakan ini muncul menyusul insiden banjir yang melanda beberapa wilayah di Surabaya pada Minggu (4/1) lalu. Penanganan banjir yang efektif, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan dinas teknis di tingkat kota semata.

Achmad menjelaskan bahwa kecamatan memiliki posisi strategis dan kedekatan langsung dengan kondisi lapangan, menjadikannya garda terdepan dalam pelaksanaan mitigasi dini. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kecamatan untuk lebih proaktif dan tidak hanya menunggu instruksi dari atas. Pencegahan di level bawah harus berjalan maksimal agar banjir tidak terus berulang di titik yang sama.

Pernyataan ini disampaikan Achmad di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (5/1), menyoroti perlunya langkah antisipatif yang terencana. Ini termasuk mencegah kejadian ekstrem seperti jebolnya tanggul, bukan sekadar respons reaktif setelah banjir terjadi.

Achmad Nurdjayanto menegaskan bahwa jika banjir terus terjadi berulang di lokasi yang sama, itu mengindikasikan bahwa upaya pencegahan di tingkat paling bawah belum optimal. Kecamatan, sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi potensi masalah dan mengambil tindakan preventif. Keterlibatan aktif kecamatan sangat krusial untuk mitigasi banjir yang efektif.

Mitigasi yang tepat dan terencana seharusnya mampu meminimalkan risiko bencana, termasuk mencegah insiden serius seperti tanggul jebol. Oleh karena itu, langkah-langkah antisipatif harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sekadar merespons ketika bencana sudah melanda. Peran kecamatan dalam mengawal program pencegahan menjadi sangat vital.

Pendekatan ini akan memastikan bahwa setiap potensi kerentanan terhadap banjir dapat ditangani sejak dini. Dengan demikian, diharapkan dampak negatif dari banjir dapat diminimalisir secara signifikan. Peningkatan kapasitas dan kewenangan kecamatan dalam hal mitigasi banjir perlu terus didorong.

Selain mengaktifkan peran kecamatan, Achmad juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya. Sinergi antarpihak ini dianggap kunci untuk menciptakan sistem penanganan banjir yang terpadu dan komprehensif. Kolaborasi yang baik akan mempercepat respons dan efektivitas tindakan.

Ia mendorong adanya penyusunan prosedur standar operasional (SOP) bersama yang melibatkan semua pihak terkait. SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh elemen pemerintahan memiliki visi dan pola gerak yang sama dalam menjaga fungsi drainase serta sistem pengendalian banjir. Dengan SOP yang jelas, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih atau kelalaian dalam penanganan.

"Perlu SOP bersama agar semua bergerak dengan pola yang sama sesuai kebijakan wali kota tentang Surabaya bebas banjir,” ujarnya. Implementasi SOP ini diharapkan dapat menciptakan koordinasi yang lebih baik dan memastikan bahwa setiap tindakan mitigasi banjir selaras dengan kebijakan pemerintah kota.

Achmad Nurdjayanto juga menyoroti potensi besar dari proyek Dana Kelurahan (Dakel) yang sering dimanfaatkan untuk pembangunan dan perbaikan saluran air. Menurutnya, Dana Kelurahan ini harus dioptimalkan secara maksimal sebagai bagian integral dari upaya mitigasi banjir yang dilaksanakan langsung oleh pihak kecamatan. Pemanfaatan dana ini bisa menjadi instrumen penting.

“Dengan Dana Kelurahan, kecamatan sebenarnya punya instrumen untuk melakukan pencegahan lebih awal. Tinggal bagaimana itu dikawal dan diarahkan agar benar-benar berdampak,” tegas Achmad. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya finansial sudah tersedia di tingkat kelurahan untuk mendukung inisiatif pencegahan banjir.

Optimalisasi penggunaan Dana Kelurahan dapat mencakup berbagai kegiatan, seperti pembersihan saluran air secara rutin, perbaikan gorong-gorong yang rusak, atau pembangunan infrastruktur kecil penahan air. Dengan demikian, kecamatan dapat mengambil peran aktif dalam menjaga lingkungan dari ancaman banjir.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Kota Surabaya mengalami banjir dengan ketinggian antara 50 sentimeter sampai dengan 1 meter. Salah satu kawasan yang paling parah tergenang banjir adalah:

Sumber: AntaraNews