DPRD Soroti Kesiapan Fasilitas Embarkasi Haji Indramayu, Anggaran Terkendala Birokrasi

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyoroti belum tuntasnya penyelesaian fasilitas pendukung di Embarkasi Haji Indramayu. Masalah klasik infrastruktur dasar dan birokrasi anggaran menjadi penyebab utama keterlambatan ini. Kendala ini berpotensi mengganggu kenyamanan calon jemaah haji yang akan berangkat dari embarkasi tersebut.

Dari hasil peninjauan langsung, Ono Surono menemukan adanya kendala teknis pada jaringan air bersih dan pembangunan masjid yang belum rampung. Padahal, komitmen anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kebutuhan ini sudah tersedia. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan operasional penuh embarkasi.

Keterlambatan administrasi berupa surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat menjadi penghambat utama. Akibatnya, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp600 jutaan tidak dapat terakomodasi dalam perubahan APBD 2025. Hal ini berdampak pada penyusutan jumlah kota yang dilayani Embarkasi Indramayu.

DPRD Jawa Barat mengungkapkan bahwa penyelesaian fasilitas pendukung Embarkasi Haji Indramayu masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu masalah krusial adalah belum tuntasnya jaringan air bersih yang vital bagi kebutuhan jemaah. Selain itu, pembangunan masjid di area embarkasi juga belum rampung sepenuhnya, mengurangi kenyamanan beribadah jemaah.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, secara langsung meninjau lokasi dan menemukan adanya persoalan teknis ini. Ia menegaskan bahwa kendala tersebut secara langsung berdampak pada potensi kenyamanan jemaah haji. Kesiapan fasilitas dasar seperti air bersih dan tempat ibadah menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan komitmen untuk mengalokasikan anggaran, prosesnya terhambat. Kebutuhan dana sekitar Rp600 jutaan untuk penyelesaian fasilitas ini telah disanggupi oleh Gubernur. Namun, masalah birokrasi anggaran menjadi batu sandungan utama dalam realisasi dana tersebut.

Keterlambatan administrasi berupa surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat menjadi penyebab utama. Surat tersebut belum masuk ke Pemprov, sehingga anggaran tidak dapat diakomodasi dalam perubahan APBD 2025. Kondisi ini memperlihatkan adanya koordinasi yang belum optimal antar instansi terkait.

Akibat dari kendala fasilitas dan birokrasi anggaran, kapasitas layanan Embarkasi Haji Indramayu mengalami penyusutan signifikan. Semula direncanakan melayani jemaah dari 40 kota, kini jumlahnya menyusut menjadi hanya 28 kota. Penurunan ini tentu berdampak pada distribusi jemaah haji dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Ono Surono berharap fasilitas pendukung ini dapat segera diselesaikan untuk meningkatkan kenyamanan layanan jemaah haji. Percepatan pembangunan fisik kini tengah dipacu dengan pembagian tugas yang jelas. Pemerintah pusat bertanggung jawab mengerjakan instalasi saluran air, sementara PDAM Indramayu memfasilitasi penyediaan pasokan airnya.

Sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat telah menyatakan kesiapan Embarkasi Haji Indramayu untuk melayani jemaah. Embarkasi ini dirancang sebagai tempat persinggahan bagi jemaah haji dari berbagai wilayah di Jawa Barat sebelum bertolak ke Tanah Suci. Pada musim haji 2026, embarkasi ini diharapkan mampu menampung sekitar seribu jemaah.

Beberapa fasilitas dasar seperti kamar, aula, dan ketersediaan air untuk mandi dan salat disebut sudah dapat digunakan. Namun, penyelesaian fasilitas pendukung yang disoroti DPRD Jabar sangat penting untuk memastikan operasional yang optimal. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait menjadi kunci percepatan penyelesaian.

Sumber: AntaraNews