anggaran haji

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) mengalokasikan dana Rp1,5 miliar untuk fasilitasi haji 296 jemaah calon haji pada tahun 2026, termasuk uang saku dan dukungan kesehatan, guna memastikan kelancaran ibadah mereka.

Menteri Agama Mochamad Irfan Yusuf menegaskan pemberangkatan Haji 2026 tetap sesuai jadwal, dengan persiapan matang dan pengawasan ketat untuk kelancaran ibadah jemaah.

Wakil Ketua DPRD Jabar menyoroti lambatnya penyelesaian fasilitas pendukung Embarkasi Haji Indramayu, terutama masalah air bersih dan pembangunan masjid, yang terganjal birokrasi anggaran.

KPK mendesak Kementerian Haji dan Umrah untuk memperkuat Transparansi Haji 2026, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, guna mencegah korupsi dan memastikan layanan prima bagi jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah berencana membentuk kantor urusan haji dan umrah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk menata layanan. Bagaimana dampaknya bagi calon jamaah?