DPR Dorong Pemerintah Siapkan Aturan Antisipasi Kasus Robot Trading Ilegal

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi meminta maraknya kasus robot trading ilegal menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sehingga ekosistem sistem keuangan digital Indonesia dapat berjalan dengan baik dan masyarakat tidak dirugikan.

"Perkembangan dunia digital sangat cepat sehingga perlu mengejar infrastruktur dan menyiapkan regulasi yang jelas untuk robot trading agar yang legal tidak terbentur aturan," kata Intan lewat keterangannya di Jakarta dilansir Antara, Senin (11/4).

Intan mengatakan maraknya perdagangan, investasi, dan pinjaman yang bersifat daring perlu diantisipasi Bappebti agar tidak merugikan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat harus teredukasi dengan baik sehingga tahu perusahaan robot trading yang legal dan ilegal, agar ekosistem keuangan digital Indonesia berjalan dengan baik

Intan mengingatkan Indonesia tidak boleh ketinggalan dengan ekosistem trading yang berkembang seperti kripto, Non-Fungible Token (NFT), dan metaverse, sehingga tidak tertinggal yang menyebabkan pihak asing hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar saja.

"Pemerintah perlu tanggap dan responsif," kata Intan.

Intan mengatakan peran Bappebti diperlukan dalam mencegah, mengawasi, dan menutup yang ilegal. Pengawasan dan evaluasi secara reguler robot trading, kata dia, bukan hanya meminimalisir risiko kerugian masyarakat namun agar ekosistem trading di Indonesia sehat.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyampaikan Bappebti seharusnya memiliki instrumen pengawasan yang memadai.

Herman juga meminta Bappebti lebih gencar berikan memberikan edukasi agar masyarakat tahu ada perusahaan yang legal yang bisa dijangkau masyarakat, dan ada yang ilegal yang jangan didekati publik.

Bappebti, menurut dia, seharusnya proaktif mengumumkan kepada publik, perusahaan robot trading mana saja yang ilegal sehingga masyarakat tidak terjebak dan dirugikan.

"Masyarakat harus diingatkan dan diedukasi pentingnya memahami memilih investasi yang prudent. Bappebti juga harus membuka hot line sebagai sumber informasi dan pengaduan," katanya.

Ia menambahkan kemampuan dan profesionalitas Bappebti harus ditingkatkan sejalan dengan terus berkembangnya jenis investasi yang ditawarkan secara digital.