Sejumlah petugas Inspektorat Garut dituding menerima suap dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam proses pemeriksaan yang mereka lakukan. Pemberian uang dilakukan agar tidak ada temuan negatif.
"Terakhir kemarin saat kegiatan pemeriksaan kinerja SKPD, beberapa juta kami serahkan ke yang memeriksanya. Kalau ditotal ya cukup banyaklah, bisa untuk beli beberapa motor," katanya, Selasa (11/7).
Sumber merdeka.com.
"Kalau yang temuan begitu biasanya kalau pas audit. Kalau ada temuan, bisa lebih besar harus ngasihnya, sampai puluhan juta," katanya.
"Kalau ada temuan, kita memberikan rekomendasi kepada kepala SKPDnya untuk segera diperbaiki, jadi kita memberikan saran pendapat, kan kita bukan aparat penegak hukum, tugasnya hanya mengingatkan merekomendasikan bahwa ini salah ini benar, ini kurang lengkap, dari sisi pertanggungjawaban ini masih kurang lengkap lengkapi dengan ini dengan ini. Nah mereka (SKPD) atas temuan-temuan itu mereka harus menindaklanjuti temuan Inspektorat," jelas Toni.
Inspektur Inspektorat Garut Toni Somantri
Kalau kemudian dalam prosesnya muncul temuan, Toni menyebut bahwa hal itu seharusnya disyukuri karena kemudian bisa diingatkan dan diselamatkan sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti SKPD terkait. "Menghilangkan temuan itu bukan solusi terbaik bukan mengatasi masalah tapi malah membawa masalah. (Bila ada proses suap) proses hukum saja barangkali ya, laporkan saja, harusnya laporkan kan kalau misalnya aparat kita auditor kita terus memang terbukti melakukan maka akan dikenakan sanksi kinerja," sebutnya. "Cuma selama ini kita belum menerima laporan. Kalau laporan misalnya harus disertai dengan laporan data-data awal yang harus bisa ditindaklanjuti. Kalau misalkan ada aparat kita yang menerima, itu justru saya menunggu ," sambungnya.
Toni pun menantang siapa saja yang merasa pernah melakukan suap untuk melaporkan, namun harus disertai dengan bukti konkret. "Bukan hanya sekadar fitnah dan menjatuhkan nama orang, karena kan pembuktiannya juga kita susah, kecuali ada pengakuan dari si pemberi kalau misalkan staf kita ada yang seperti itu, karena tidak masuk akal kenapa harus ada gratifikasi,” jelasnya. Kaitan dengan suap itu, Toni mengaku bahwa pihaknya juga sudah menyampaikan kepada para pihak termasuk kepala desa untuk tidak sampai memiliki pikiran atau kegiatan yang merugikan. "Inspektorat itu bukan penegak hukum, hanya early warning saja, hanya mengingatkan sehingga pemerintahan itu berjalan lebih baik, tinggal tindak lanjuti saja. Ke kepala desa sudah mengingatkan, buat apa melakukan gratifikasi terhadap kami, kami hanya mengingatkan mereka saja," pungkasnya.
Pegawai berinisial NAR dipecat usai diperiksa pihak Inspektorat lembaga antirasuah.
Baca Selengkapnya
Keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca Selengkapnya
Kasus dugaan PPSU dipaksa pinjam uang itu masih diselidiki inspektorat DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ali membenarkan Tri Suhartanto pernah diperiksa inspektorat, namun bukan karena uang Rp300 miliar.
Baca Selengkapnya
Ali mengatakan, Kasdi yang diduga merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Baca Selengkapnya
KPK resmi menahan Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan (HH), tersangka kasus suap pengurusan perkara.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Vita Ervina jalani pemeriksaan selama kurang lebih 9 jam sebagai saksi kasus korupsi mantan Mentan SYL.
Baca Selengkapnya
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo bertindak sebagai inspektur upacara, Minggu (22/10).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi