Dinkes Sulbar Perkuat Deteksi Dini Keracunan Pangan MBG untuk Keamanan Konsumsi

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) secara proaktif memperkuat upaya deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan. Langkah ini difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan banyak pihak di berbagai wilayah. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Penguatan ini diwujudkan melalui sosialisasi intensif mengenai pencatatan dan pelaporan kejadian keracunan pangan. Sosialisasi tersebut memanfaatkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) yang terintegrasi. Pelaksanaan kegiatan ini telah menyasar beberapa kabupaten, termasuk Mamuju Tengah dan Polewali Mandar.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari upaya sebelumnya. "Setelah di Mamuju Tengah, kali ini kami kembali melakukan sosialisasi pencatatan dan pelaporan pangan MBG melalui aplikasi SKDR di Kabupaten Polewali Mandar," ujarnya, menekankan pentingnya respons cepat dan akurat.

Tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, yang terdiri atas Program Surveilans Imunisasi dan Program Kesehatan Lingkungan, secara aktif berkoordinasi teknis dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar. Koordinasi ini krusial untuk menyelaraskan langkah-langkah pencegahan dan penanganan keracunan pangan. Tujuannya adalah memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur SKDR.

Setelah koordinasi, tim melanjutkan kunjungan lapangan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali. Kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan diskusi mendalam mengenai aspek-aspek penting keamanan pangan. Mereka membahas pengawasan sumber air, saluran air limbah, dan metode penyimpanan air yang benar.

Dalam kunjungan tersebut, tim juga menekankan standar kualitas air bersih yang harus digunakan untuk pengolahan dan pencucian bahan pangan. Selain itu, higienitas dan sanitasi tempat pengolahan serta penyajian makanan menjadi fokus utama. Aspek-aspek ini sangat vital untuk mencegah kontaminasi silang dan potensi keracunan pangan.

Dr. Nursyamsi Rahim berharap, melalui kegiatan ini, pelaksanaan SKDR dapat semakin optimal. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan daerah terhadap potensi KLB berbasis pangan adalah hasil yang diharapkan. Ini merupakan langkah preventif yang sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat Sulbar.

Monitoring dan evaluasi rutin oleh Dinas Kesehatan bersama puskesmas memegang peranan sentral dalam memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. "Monitoring dan evaluasi rutin oleh Dinas Kesehatan bersama puskesmas sangat penting untuk memastikan semua SPPG mematuhi standar keamanan pangan," jelas dr. Nursyamsi. Ini menunjukkan komitmen terhadap pengawasan berkelanjutan.

Selain itu, Dinkes Provinsi Sulbar juga mendorong peran aktif seluruh SPPG. Mereka diharapkan berkoordinasi dengan petugas kesehatan dalam percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SLHS adalah bukti formal bahwa fasilitas pengolahan pangan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan yang ditetapkan.

Langkah ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan keamanan pangan yang berkualitas. Dengan adanya SLHS, kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis akan meningkat. "Langkah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan keamanan pangan yang berkualitas dan masyarakat yang sehat di Sulbar," tegas Nursyamsi, menyoroti dampak jangka panjang dari upaya ini.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, dr. Gunadil, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan dan pendampingan dari tim Dinkes Provinsi Sulbar. Kolaborasi antar tingkat pemerintahan ini sangat vital untuk keberhasilan program. Apresiasi ini mencerminkan pengakuan terhadap upaya bersama dalam menjaga kesehatan publik.

Dr. Gunadil menekankan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat kapasitas petugas puskesmas di lapangan. Petugas puskesmas adalah garda terdepan dalam mendeteksi dan merespons kasus keracunan pangan. Peningkatan kapasitas ini memastikan mereka mampu melakukan pelaporan cepat dan tepat.

"Kegiatan ini sangat penting dalam memperkuat kapasitas petugas puskesmas agar mampu melakukan pelaporan cepat dan tepat terhadap kasus keracunan pangan. Respons dini dapat mencegah meluasnya dampak KLB di masyarakat," katanya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi respons yang sigap untuk meminimalkan penyebaran dampak negatif dari potensi keracunan pangan. Upaya deteksi dini keracunan pangan MBG ini menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan masyarakat Sulbar.

Sumber: AntaraNews