Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin meragukan penelitian dari Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang merilis 47 masjid terpapar radikalisme itu. Menurut dia, hasil survei tersebut masih perlu dikaji kembali.

"Ya saya ragukan hasil survei atau penelitian itu ya. Saya belum tahu metodologinya. Apalagi jika dikaitkan dengan lembaga dan institusi," kata Din di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/7).

Din tak menampik apabila ada mubaligh di masjid yang keras dalam menyampaikan isi ceramahnya. Namun, menurut dia, itu masih itu dapat dimaklumi.

Namun, ia tak yakin apabila ada masjid khususnya di sebuah institusi pemerintah yang diduga mengembangkan ideologi dan paham radikalisme.

"Sebaiknya hal-hal seperti itu harus benar-benar clear dengan bukti, fakta. Karena hal seperti ini sangat sensitif. Bisa menimbulkan ketersinggungan di kalangan umat Islam. Tidak hanya pengurus masjid yang dituduhkan itu, tapi bisa merasa wah kita ini dituduh sebagai kaum radikal. Ini yang tidak positif selama ini," ujar Din.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berpesan kepada lembaga survei atau penelitian manapun untuk berhati-hati. Apalagi, ia mengaku sering mendengar adanya keluhan dari umat Islam mengenai penelitian ini.

"Dari kalangan umat Islam itu sering curhat, kenapa hanya masjid yang diteliti. Kenapa hanya rumah ibadat orang Islam yang dinyatakan radikal, sementara yang lain tidak. Hal-hal seperti inilah yang harus dijaga," kata Din.

Din pun meminta masalah ini tak lagi dikembangkan dan disebarluaskan. Ia khawatir ini hanya akan menimbulkan kecemasan dan ketegangan. Apalagi, hal ini sangat dirasakan oleh umat Islam sebagai sebuah tuduhan.

"Ini yang secara psikologis tidak positif bagi upaya kita mengembangkan kerukunan dan harmoni. Kalau umat Islam yang besar itu merasa tertuduh, merasa tidak nyaman karena dituduh radikal, ada yang berpendapat, kalau gitu kita radikal saja sekaligus," tandas Din.

Belum lama ini, Rumah Kebangsaan dan Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) merilis hasil survei terkait adanya 41 masjid di lembaga negara yang terindikasi menyebarkan radikalisme.

Survei tersebut dilakukan di 100 masjid yang ada di lingkungan lembaga negara, kementerian, dan BUMN di Jakarta. Indikator konten radikal ini dilihat dari tema khotbah Jumat yang disurvei dalam rentang waktu 29 September hingga 21 Oktober 2017.

Reporter: Hans Jimenez Salim

Sumber: Liputan6.com