LIVE

Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.

kasus korupsi
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan (merdeka.com)

Ditemukan kerugian negara dari pembelanjaan alat berat ini sekitar Rp5 miliar.

ilustrasi borgol
ilustrasi borgol © 2023 maverick


Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Tiga pejabat Pemerintah Kota Bekasi serta satu orang kontraktor ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan excavator dan buldozer pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun anggaran 2021.

ilustrasi borgol
ilustrasi borgol © 2023 maverick

Ketiga pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka saat itu seluruhnya berdinas di DLH. Mereka adalah T sebagai PPK, DA sebagai PPTK dan YY sebagai KPA atau kepala DLH. Sementara kontraktor yang menjadi tersangka berinisial IP.


Tiga pejabat dan satu kontraktor itu diduga melakukan mark up anggaran pembelanjaan enam unit excavator standar dan dua unit buldozer. Anggaran pengadaan alat berat tersebut berasal dari dana bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pagu sebesar Rp22.937.500.000.

"Istilahnya bisa dikatakan mark up, (dasarnya) atas laporan masyarakat, (laporannya) kurang lebih tahun 2022," kata Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Yadi Cahyadi, Jumat (5/1).


Yadi mengatakan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kota Bekasi, ditemukan kerugian negara dari pembelanjaan alat berat ini sekitar Rp5 miliar.

"Adapun kerugian negara di dalam perkara ini berasalkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, kerugian negara yaitu sebesar Rp5.184.214.545," katanya.

Selama proses penyidikan, lanjut Yadi, kejaksaan telah memeriksa 40 saksi dan tiga orang ahli. Setelah mendapat keterangan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti, tiga pejabat dan satu kontraktor itu langsung dinaikan statusnya menjadi tersangka.


"Jadi tersangka ini (sebelumnya) dipanggil sebagai saksi, langsung berdasarkan alat bukti kita tingkatkan jadi TSK, jadi bukan ditangkap," ucapnya.

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka. Meski begitu, dia memastikan proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.


"Sudah dilakukan pengembalian, itu sudah penuh baru kemarin-kemarin, last minute sudah lunas. Namun dalam hal ini pengembalian tersebut dilakukan pada saat penyidikan, jadi berdasarkan Undang-Undang Tipikor Pasal 4 pun andai ada pengembalian tidak menghapus sifat pelakunya, proses itu (hukum) tetap berlanjut," ungkapnya.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (Enriko)

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Prabowo Usai Kunjungi SMAN 1 Cilacap: Siswa Suka MBG, Bisa Hemat Uang

{{caption}}
Prabowo Soroti Dampak Sejumlah Perang ke Indonesia

{{caption}}
Momen Prabowo Ajak SMAN 1 Cilacap Nyanyi Bareng

{{caption}}
Penjelasan KAI soal Dugaan Sinyal Eror jadi Penyebab Kecelakaan KRL

{{caption}}
KAI Pesan ke Warga: Jangan Buat Perlintasan Liar Lagi

{{caption}}
Sidang MK, Pihak Terkait Sebut MBG Sah dalam APBN dan Bagian Pendidikan Nasional

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Rp16,5 Miliar, Kejari Tanjung Balai Tetapkan Empat Tersangka

Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.258.339.271.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Pejabat Pelindo dan APBS Jadi Tersangka Korupsi Pengerukan Kolam

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengumumkan ada enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan.

Korupsi
{{caption}}
Potret Uang Rp70 Miliar Disita Kejari Tanjung Perak dalam Kasus Korupsi Pelabuhan

Kepala Kejari Tanjung Perak, Ricky Setiawan menegaskan bahwa penyitaan tersebut bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan memulihkan kerugian negara.

Kejari Surabaya
{{caption}}
Polda Kepri Lengkapi Berkas Korupsi Pelabuhan Batu Ampar, Kejati Buru Aset Tersangka Senilai Rp30,6 Miliar

Polda Kepri sedang melengkapi berkas perkara Korupsi Pelabuhan Batu Ampar Batam setelah P-19 dari Kejati, fokus pada pengembalian kerugian negara Rp30,6 miliar.

Batam
{{caption}}
Terungkap Mark Up Rp3 Miliar, Kejati Bali Segera Tetapkan Tersangka Korupsi UT Denpasar

Kejaksaan Tinggi Bali berhasil mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan gedung di Universitas Terbuka Denpasar dengan kerugian negara mencapai Rp3 miliar. Siapa saja yang terlibat?

Korupsi
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! 3 Tersangka Korupsi HPL Singkawang Ditahan, Kerugian Negara Capai Rp3,1 Miliar

Kejaksaan Negeri Singkawang menahan tiga pejabat tinggi terkait kasus korupsi HPL Singkawang yang merugikan negara Rp3,1 miliar. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana kelanjutan kasusnya?

Korupsi HPL Singkawang
{{caption}}
Kerugian Rp1 Miliar! Kejari Bengkulu Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pembangunan Labkesda, Siapa Saja Mereka?

Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pembangunan Labkesda Bengkulu tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai Rp1 miliar. Siapa saja yang terlibat?

kerugian negara
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: 8 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp43 Miliar di Batubara Ditahan Jaksa

Kejati Sumut menahan delapan tersangka kasus korupsi proyek jalan senilai Rp43,74 miliar di Batubara. Terungkap modus pengurangan volume pekerjaan, bagaimana kerugian negara terjadi?

Korupsi Proyek Jalan Batubara
{{caption}}
Dua Tersangka Baru Ditahan, Terungkap Modus Korupsi Dermaga Labuhan Haji Senilai Rp3 Miliar!

Kejaksaan Negeri Lombok Timur menahan dua tersangka baru dalam kasus korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji senilai Rp3 miliar. Simak detail modus dan peran para pelaku!

Korupsi Dermaga Labuhan Haji
{{caption}}
Kejati Ungkap Fakta Penyidikan Skandal Korupsi Dana Hibah Pramuka Kota Bandung, Buka Peluang Jerat Tersangka Baru

Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai 20 persen dari Rp6,5 miliar, total dana hibah pramuka pada tahun-tahun tersebut.

korupsi dana hibah pramuka
{{caption}}
Dana Hibah Pramuka Rp6,5 M Dikorupsi, Kadispora hingga Sekda Bandung Jadi Tersangka

Penetapan status tersangka dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Pramuka
{{caption}}
Mantan Kepala Dispora Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Olahraga, Ada Kelebihan Bayar Rp4,7 M

Selain dua orang tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi juga menetapkan tersangka pada kasus serupa terhadap pihak ketiga berinisial M.

Regional
{{caption}}
Sidang Kasus LNG, Terdakwa Sampaikan Keberatan atas Dasar Logika Perkara

Hari Karyuliarto dalam sidang duplik mengungkapkan bahwa kasus LNG yang menimpanya merupakan tindakan kriminalisasi.

kasus korupsi
{{caption}}
Pengamat: Ketidakhadiran Pengacara Nadiem Makarim di Sidang Korupsi Bentuk Contempt of Court

Pakar hukum pidana menilai tindakan penasihat hukum Nadiem Makarim yang absen dari persidangan kasus dugaan korupsi Chromebook dapat dikategorikan sebagai contempt of court, menghambat jalannya proses hukum.

abdul fickar
{{caption}}
KPK Hentikan Penyidikan Siman Bahar dalam Kasus Korupsi Antam-Loco Montrado Usai Tersangka Meninggal Dunia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi hentikan penyidikan kasus korupsi yang menjerat Siman Bahar, pemilik PT Loco Montrado, setelah tersangka dinyatakan meninggal dunia.

antam
{{caption}}
Pengacara Nadiem Makarim Laporkan Hakim Perkara Korupsi Chromebook, PN Jakpus Bereaksi

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar mengatakan pelaporan tim advokat tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan.

chromebook
{{caption}}
Terdakwa Kasus LNG Klaim Kontrak Menguntungkan, Tanggapi Replik Jaksa KPK

Terdakwa dalam kasus LNG Pertamina menganggap replik yang diajukan oleh jaksa KPK sebagai sebuah "ilusi hukum" dan berpendapat tidak ada kerugian negara.

kasus korupsi
{{caption}}
Bacakan Pledoi, Terdakwa Kasus Korupsi LNG Hari Karyuliarto Bantah Semua Tuduhan

Eks Direktur Gas Pertamina, Hari Karyuliarto, mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari segala tuduhan dalam kasus LNG.

kasus korupsi