LIVE

Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.

kasus korupsi
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan
Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan (merdeka.com)

Ditemukan kerugian negara dari pembelanjaan alat berat ini sekitar Rp5 miliar.

ilustrasi borgol
ilustrasi borgol © 2023 maverick


Diduga Mark Up Dana Bantuan Pemprov DKI, 3 Pejabat Bekasi dan Kontraktor Ditahan

Tiga pejabat Pemerintah Kota Bekasi serta satu orang kontraktor ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan excavator dan buldozer pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun anggaran 2021.

ilustrasi borgol
ilustrasi borgol © 2023 maverick

Ketiga pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka saat itu seluruhnya berdinas di DLH. Mereka adalah T sebagai PPK, DA sebagai PPTK dan YY sebagai KPA atau kepala DLH. Sementara kontraktor yang menjadi tersangka berinisial IP.


Tiga pejabat dan satu kontraktor itu diduga melakukan mark up anggaran pembelanjaan enam unit excavator standar dan dua unit buldozer. Anggaran pengadaan alat berat tersebut berasal dari dana bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pagu sebesar Rp22.937.500.000.

"Istilahnya bisa dikatakan mark up, (dasarnya) atas laporan masyarakat, (laporannya) kurang lebih tahun 2022," kata Kasie Intel Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Yadi Cahyadi, Jumat (5/1).


Yadi mengatakan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kota Bekasi, ditemukan kerugian negara dari pembelanjaan alat berat ini sekitar Rp5 miliar.

"Adapun kerugian negara di dalam perkara ini berasalkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi, kerugian negara yaitu sebesar Rp5.184.214.545," katanya.

Selama proses penyidikan, lanjut Yadi, kejaksaan telah memeriksa 40 saksi dan tiga orang ahli. Setelah mendapat keterangan saksi dan mengumpulkan bukti-bukti, tiga pejabat dan satu kontraktor itu langsung dinaikan statusnya menjadi tersangka.


"Jadi tersangka ini (sebelumnya) dipanggil sebagai saksi, langsung berdasarkan alat bukti kita tingkatkan jadi TSK, jadi bukan ditangkap," ucapnya.

Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka. Meski begitu, dia memastikan proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.


"Sudah dilakukan pengembalian, itu sudah penuh baru kemarin-kemarin, last minute sudah lunas. Namun dalam hal ini pengembalian tersebut dilakukan pada saat penyidikan, jadi berdasarkan Undang-Undang Tipikor Pasal 4 pun andai ada pengembalian tidak menghapus sifat pelakunya, proses itu (hukum) tetap berlanjut," ungkapnya.

Keempat tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. (Enriko)

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
E
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Argentina vs Austria: Lionel Messi Jujur Sangat Senang

{{caption}}
Rp 17,5 Triliun Bansos Pangan Siap Disebar ke 33,2 Juta Penerima

{{caption}}
Tujuan Prabowo Jadikan Himbara Perbankan Patriotik

{{caption}}
Kenalkan Perbankan Patriotik, Prabowo Ingin Himbara Tak Hanya Kejar Laba

{{caption}}
Stasiun JIS Mulai Beroperasi, Ini Rute dan Jadwal Perjalanannya

{{caption}}
Biaya Produksi Naik, Pemerintah Tahan Harga Minyakita

Topik Terkait
{{caption}}
Kasus Korupsi Dana Hibah KPU Rp16,5 Miliar, Kejari Tanjung Balai Tetapkan Empat Tersangka

Berdasarkan hasil audit, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.258.339.271.

Kasus Korupsi
{{caption}}
Pejabat Pelindo dan APBS Jadi Tersangka Korupsi Pengerukan Kolam

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengumumkan ada enam tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengusahaan kolam pelabuhan.

Korupsi
{{caption}}
Potret Uang Rp70 Miliar Disita Kejari Tanjung Perak dalam Kasus Korupsi Pelabuhan

Kepala Kejari Tanjung Perak, Ricky Setiawan menegaskan bahwa penyitaan tersebut bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan memulihkan kerugian negara.

Kejari Surabaya
{{caption}}
Polda Kepri Lengkapi Berkas Korupsi Pelabuhan Batu Ampar, Kejati Buru Aset Tersangka Senilai Rp30,6 Miliar

Polda Kepri sedang melengkapi berkas perkara Korupsi Pelabuhan Batu Ampar Batam setelah P-19 dari Kejati, fokus pada pengembalian kerugian negara Rp30,6 miliar.

Batam
{{caption}}
Terungkap Mark Up Rp3 Miliar, Kejati Bali Segera Tetapkan Tersangka Korupsi UT Denpasar

Kejaksaan Tinggi Bali berhasil mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan gedung di Universitas Terbuka Denpasar dengan kerugian negara mencapai Rp3 miliar. Siapa saja yang terlibat?

Korupsi
{{caption}}
Fakta Mengejutkan! 3 Tersangka Korupsi HPL Singkawang Ditahan, Kerugian Negara Capai Rp3,1 Miliar

Kejaksaan Negeri Singkawang menahan tiga pejabat tinggi terkait kasus korupsi HPL Singkawang yang merugikan negara Rp3,1 miliar. Siapa saja yang terlibat dan bagaimana kelanjutan kasusnya?

Korupsi HPL Singkawang
{{caption}}
Kerugian Rp1 Miliar! Kejari Bengkulu Tetapkan 3 Tersangka Korupsi Pembangunan Labkesda, Siapa Saja Mereka?

Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu secara resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Pembangunan Labkesda Bengkulu tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai Rp1 miliar. Siapa saja yang terlibat?

kerugian negara
{{caption}}
Fakta Mengejutkan: 8 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Rp43 Miliar di Batubara Ditahan Jaksa

Kejati Sumut menahan delapan tersangka kasus korupsi proyek jalan senilai Rp43,74 miliar di Batubara. Terungkap modus pengurangan volume pekerjaan, bagaimana kerugian negara terjadi?

Korupsi Proyek Jalan Batubara
{{caption}}
Dua Tersangka Baru Ditahan, Terungkap Modus Korupsi Dermaga Labuhan Haji Senilai Rp3 Miliar!

Kejaksaan Negeri Lombok Timur menahan dua tersangka baru dalam kasus korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji senilai Rp3 miliar. Simak detail modus dan peran para pelaku!

Korupsi Dermaga Labuhan Haji
{{caption}}
Kejati Ungkap Fakta Penyidikan Skandal Korupsi Dana Hibah Pramuka Kota Bandung, Buka Peluang Jerat Tersangka Baru

Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai 20 persen dari Rp6,5 miliar, total dana hibah pramuka pada tahun-tahun tersebut.

korupsi dana hibah pramuka
{{caption}}
Dana Hibah Pramuka Rp6,5 M Dikorupsi, Kadispora hingga Sekda Bandung Jadi Tersangka

Penetapan status tersangka dilakukan pada Kamis, 12 Juni 2025.

Pramuka
{{caption}}
Mantan Kepala Dispora Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Alat Olahraga, Ada Kelebihan Bayar Rp4,7 M

Selain dua orang tersebut, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi juga menetapkan tersangka pada kasus serupa terhadap pihak ketiga berinisial M.

Regional
{{caption}}
Lucky Hakim Buka Suara soal Status Tersangka Wakil Bupati Indramayu

Lucky Hakim yang kini berusia 48 tahun mengaku mendapatkan kabar buruk tersebut melalui pantauan di berbagai saluran berita.

bupati indramayu
{{caption}}
Polda Lampung Tetapkan Sekda Lampung Tengah Tersangka Korupsi

Yuni menyebutkan dalam proses penyidikan, penyidik menemukan adanya dugaan perekrutan ratusan tenaga honorer fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

berita kontributor
{{caption}}
Kejati Geledah Kantor Disdik Sulsel, Angkut Boks Berisi Dokumen Proyek Bookless Library

Dari pantauan, terlihat penyidik membawa keluar satu boks dari ruang Bidang SMA Kantor Disdik Sulsel.

berita kontributor
{{caption}}
Baru Pulang Haji, Eks Kacab Bank BUMD di Sumsel Langsung Ditahan Kasus Korupsi KUR Rp 3,9 Miliar

SF ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Palembang selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan.

berita kontributor
{{caption}}
Kejati Maluku Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan Namlea ke Penyidikan

Kejaksaan Tinggi Maluku meningkatkan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Jalan Namlea tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi kuat tindak pidana, membuat publik penasaran akan detail selanjutnya.

dinas pupr maluku
{{caption}}
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Sony Sonjaya Terkait Permohonan Justice Collaborator

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

jampidsus