Korupsi IPDN

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

KPK sempat memeriksa Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto dan Direktur Keuangan Hilda Savitri pada Selasa 1 Maret 2022.

Miryam S Haryani sebelumnya divonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti bersalah dalam kasus memberikan keterangan palsu alias berbohong terkait perkara korupsi e-KTP.

Jaksa menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan Adi Wibowo terbukti bersalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan Gedung IPDN Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal yang memberatkan terhadap tuntutan yakni, karena perbuatan Dono dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, korupsi, dan nepotisme.

Kewajiban pembayaran uang pengganti terhadap Fakih yakni Rp 5,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Fakih baru membayar Rp 1,2 miliar.

Jaksa menyebut, korporasi yang diuntungkan yakni PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 26.667.071.208,84 atau Rp 26,6 miliar. PT Cahaya Teknindo Majumandiri sebesar Rp 80.076.241.

Terdakwa dinilai jaksa mengatur proses lelang untuk memenangkan PT Adhi Karya dalam menggarap proyek pembangunan IPDN. Kemudian menerima pembayaran seluruhnya atas pelaksanaan pekerjaan meskipun belum selesai 100 persen.

KPK menyebut ketiga orang diduga merugikan keuangan negara Rp19,7 miliar dari nilai kontrak Rp124 miliar.

Selain keduanya, tim penyidik juga akan memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) M Rizal. Mereka semua akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan adanya dugaan beberapa pertemuan antara saksi dengan tersangka DP dan kawan-kawan untuk membahas terkait pemberian sejumlah "fee" proyek bagi pihak-pihak tertentu di Kemendagri,"

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011.

Dono sudah dijerat KPK dalam kasus ini sejak 2018. Dono diduga ikut serta dalam perencanaan korupsi proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi yang dilakukan pada 2010.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dudy Jocom sebagai tersangka korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Korupsi Gedung IPDN, KPK Panggil GM Keuangan PT Adhi Karya. Rizal juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Dudy Jocom atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2011.

Gamawan Fauzi Diperiksa KPK Jadi Saksi Kasus Korupsi Gedung IPDN. Mantan Mendagri itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, Dudy Jocom

KPK menetapkan Dudy Jocom sebagai tersangka korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Ancaman kedua yang disinggung politikus PDI Perjuangan itu yakni narkoba. Menurutnya, narkoba merupakan musuh bangsa yang sehingga harus menjauhkan narkoba mulai dari diri sendiri.

Korupsi Proyek IPDN, Mantan GM Hutama Karya Dihukum 5 Tahun Penjara. Mantan GM Divisi Gedung PT Hutama Karya (HK) itu dihukum 5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti melakukan korupsi proyek pembangunan kampus IPDN di Kabupaten Agam, dan Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (HK) dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Dia dianggap terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan IPDN Rokan Hilir, Riau.