Miryam S Haryani sebelumnya divonis majelis hakim di Pengadilan Tipikor dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti bersalah dalam kasus memberikan keterangan palsu alias berbohong terkait perkara korupsi e-KTP.

Jaksa menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menyatakan Adi Wibowo terbukti bersalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan Gedung IPDN Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal yang memberatkan terhadap tuntutan yakni, karena perbuatan Dono dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, korupsi, dan nepotisme.

Kewajiban pembayaran uang pengganti terhadap Fakih yakni Rp 5,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Fakih baru membayar Rp 1,2 miliar.

Terdakwa dinilai jaksa mengatur proses lelang untuk memenangkan PT Adhi Karya dalam menggarap proyek pembangunan IPDN. Kemudian menerima pembayaran seluruhnya atas pelaksanaan pekerjaan meskipun belum selesai 100 persen.

KPK menyebut ketiga orang diduga merugikan keuangan negara Rp19,7 miliar dari nilai kontrak Rp124 miliar.

Selain keduanya, tim penyidik juga akan memeriksa pegawai negeri sipil (PNS) M Rizal. Mereka semua akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK.

Dono sudah dijerat KPK dalam kasus ini sejak 2018. Dono diduga ikut serta dalam perencanaan korupsi proyek pembangunan gedung IPDN Sulawesi yang dilakukan pada 2010.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Dudy Jocom sebagai tersangka korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Korupsi Gedung IPDN, KPK Panggil GM Keuangan PT Adhi Karya. Rizal juga akan diperiksa sebagai saksi untuk Dudy Jocom atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 2011.

KPK menetapkan Dudy Jocom sebagai tersangka korupsi pembangunan empat kampus IPDN di Sulawesi Selatan dan kampus IPDN di Sulawesi Utara.

Mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya (HK) dituntut pidana penjara selama 7 tahun oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Dia dianggap terbukti melakukan korupsi proyek pengadaan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan IPDN Rokan Hilir, Riau.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor PT. Waskita Karya dan PT. Adhi Karya terkait proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kampus IPDN di Gowa dan Minahasa. Penggeledahan dilakukan pada Selasa 12 Maret 2019.

Direktur Utama PT Hutama Karya (Pesero) Bintang Perbowo mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Bintang Perbowo, Kepala Divisi Keuangan PT Hutama Karya Anis Anjayani juga ikut tak memenuhi panggilan KPK.

Eks Mendagri Gamawan Fauzi Diperiksa KPK Terkait Kasus IPDN. Dalam proyek senilai Rp 91,62 miliar tersebut, diduga kerugian negara sebesar Rp 34 miliar.

KPK Usut Peran BUMN di Kasus Korupsi Kampus IPDN. PT Waskita mengerjakan proyek Kampus IPDN di Gowa, sementara PT Adhi Karya menggarap proyek Kampus IPDN di Sulawesi Utara. KPK juga akan mendalami keterlibatan PT Waskita dan PT Adhi Karya dalam proyek tersebut.

KPK Kembali Tetapkan Tiga Tersangka kasus Korupsi 2 Gedung IPDN. KPK menduga Dudy Jocom pada tahun 2010 melalui kenalannya, menghubungi beberapa kontraktor dan menyampaikan akan ada proyek IPDN.