Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membutuhkan anggaran sebesar Rp800 triliun untuk merealisasikan visi pembangunan selama lima tahun ke depan. Di lain pihak, APBD Pemprov Jabar setiap tahun hanya Rp35 triliun.

Pria yang akrab disapa Emil ini mengakui tidak bisa mengandalkan APBD dalam hal pembangunan. Terlebih, ada sejumlah pengeluaran yang harus disalurkan dari pos APBD, di antaranya bantuan kepada pemerintah daerah.

Dari pos APBD, pihaknya sanggup memberikan bantuan keuangan dengan rataan Rp200 miliar untuk setiap Kabupaten/Kota pada 2020. Namun, besaran bantuan kepada daerah tersebut diberikan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah.

"Bantuan itu datang dari berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih. Termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program provinsi lebih aktif tentu akan kita berikan tambahan," katanya dalam acara koordinasi dengan 27 kepala daerah di Jabar di Resort Prima Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7)

Disinggung mengenai kebutuhan anggaran Rp800 triliun, mantan Walikota Bandung itu akan mencari sumber dana alternatif. Yaitu, dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.

Upaya lain, pihaknya siap melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

"Saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar," katanya.

Langkah selanjutnya dalam mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi dengan perekonomian yang maju pada 2020-2021 mendatang, yakni memperbanyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"KEK ini adalah sebuah jawaban untuk mengatasi pengangguran, pertumbuhan (ekonomi)," pungkasnya.