Besok, Jokowi resmikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo segera meresmikan pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang merupakan perubahan bentuk dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Anggota Dewan Pengarah UKP PIP, Said Aqil Siradj mengatakan peresmian BPIP dilakukan besok, Kamis (22/3) yang ditandai dengan pelantikan para anggotanya di Istana Negara, Jakarta.
"Unit Kerja Presiden Pembina Pancasila akan ditingkatkan menjadi badan. Saya kan anggotanya, kecuali Bu Mega. Besok akan dilantik, besok ini sebagai badan," katanya usai bertemu Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/3).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini menuturkan, setelah BPIP diresmikan maka secara otomatis lembaga tersebut setara dengan kementerian. Dengan begitu, tugas anggota BPIP pun semakin berat namun memudahkan koordinasi dengan menteri- menteri terkait.
"Kalau sekarang unit kerja presiden kan tidak bisa memanggil menteri. Kalau menjadi badan, bisa. Dan, usulannya, bagaimana ada semacam, semacam lho, GBHN. semacam ya, bukan BHN, supaya visi-misi pusat sampai bawah sama," jelas Aqil.
Pada 7 Juni 2017 lalu, Presiden melantik Ketua dan anggota UKP PIP di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31/M/2017 tentang Pengangkatan Pengarah dan Kepala Unit Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Melalui Keppres tersebut, Jokowi menunjuk 10 tokoh yang mengisi jabatan di UKP PIP. Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah UKP PIP. Adapun anggotanya adalah Wakil Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, Said Aqil Siradj.
Ada juga Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parishada Hindhu Dharma Indonesia Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Buddhayana Indonesia Sudhamek. Sementara Ketua UKP-PIP adalah Yudi Latief yang saat ini menjabat sebagai Ketua Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Pencoblosan, Prabowo: Kami Adalah Penerus Jokowi
Saat berada di dalam kabinet, mantan Danjen Kopassus ini menyatakan Jokowi tidak pernah istirahat.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan
Jokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaSerahkan Bantuan Beras di Bantul, Jokowi: Setelah Juni Kalau APBN Cukup akan Dilanjutkan
Jokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca Selengkapnya