Unit Kerja Pancasila

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyayangkan keputusan Yudi Latief mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menduga mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) karena anggaran lembaga penyemai Pancasila ini. Padahal, menurut Ace, sejauh ini Yudi telah bekerja keras mensosialisasikan Pancasila ke berbagai daerah di Indonesia.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj mengaku, selama satu tahun bekerja, lembaganya sudah melakukan banyak hal. Salah satunya menemui para konglomerat senior untuk mengajak mereka terlibat dalam membangun masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj mengaku kaget dan menyayangkan keputusan mundur Ketua BPIP Yudi Latif dari jabatannya. Menurut ketua umum PBNU itu, Yudi merupakan sosok yang cerdas, aktif, tulus dan ikhlas.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku terkejut atas mundurnya Yudi Latif dari posisi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dia mengatakan, Yudi Latif tidak pernah berkomunikasi dengannya mengenai rencana kemunduran tersebut.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, keputusan Yudi Latif mundur dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai tindakan yang pancasilais. Mundurnya Yudi, kata Fadli, menjadi momentum untuk mengevaluasi keberadaan BPIP.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif memutuskan mundur dari jabatannya. Usai memberikan kabar pengunduran diri, Yudi Latif tidak bisa dihubungi. Yudi Latif juga sudah tak berada di kediamannya, kawasan Bintaro, Jakarta Selatan.

Surat itu dikirimkan pada Kamis kemarin. Salah satu alasan Yudi mundur karena memiliki banyak urusan keluarga. Dia ingin fokus mengurusi keluarganya sehingga harus mengorbankan jabatan di BPIP.

Fahri tak tahu secara pasti alasan Yudi mundur. Namun dia menduga, Yudi mundur karena alasan internal di BPIP yang tak lagi sejalan dengan tujuan awal. Dia pun berharap, ada evaluasi secara menyeluruh tentang pembentukan lembaga BPIP ini.

Mundur dari BPIP, ini alasan Yudi Latif. Pengunduran diri itu disampaikan Yudi Latif tepat setahun dirinya menjabat sebagai kepala BPIP.

Kabar mundurnya Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif, ternyata membuat kaget rekan satu kerjanya. Salah satunya Wakil Kepala BPIP Haryono.

Yudi Latif mundur sebagai kepala BPIP. Namun, Yudi Latif, tak menjelaskan alasan pengundurannya tersebut. Di akhir tulisannya, dia hanya menyebut pengundurannya saat ini merupakan waktu yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan di BPIP.

Dia hanya berisyarat, dalam waktu dekat akan ada keceriaan menjelang hari raya Idul Fitri.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai, peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/5) lalu terlalu terburu-buru.

Mega mengaku sempat bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas hal ini. Presiden Jokowi meminta maaf pada Mega karena masalah gaji menjadi polemik. Lalu mega dan Jokowi sempat bercanda menyikapi polemik ini.

Rupanya, reaksi di luaran sempat membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi merasa tidak enak. Hal itu diutarakan Jokowi saat bertemu Anggota Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD, di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu 31 Mei 2018.

Megawati Soekarnoputri tidak ambil pusing mengenai polemik besarnya gaji ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini disampaikan anggota BPIP, Mahfud MD.

Mahfud MD angkat bicara terkait polemik gaji BPIP. Dalam keterangannya Mahfud MD meluruskan soal hak keuangan yang tertuang dalam Perpres Nomor 42/2018. Mahfud, yang merupakan anggota Dewan Pengarah BPIP, menjelaskan ia dan jajarannya hanya mendapatkan gaji pokok Rp 5 juta.

Mahfud soal gaji BPIP: Anggota DPR Rp 1 M kenapa tidak itu yang diributin. Mahfud pernah menjabat sebagai anggota DPR pada 2004 lalu. Menurut Mahfud, pada tahun itu ia menerima gaji lebih dari 150 juta. Pendapatan itu, kata dia, jauh lebih besar dibanding anggota BPIP.

Masyarakat tidak terima dan meminta penjelasan pemerintah terkait tingginya gaji tersebut.