Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BEM Fisip Unpad: Kami Bersama Jokowi tapi Boong

BEM Fisip Unpad: Kami Bersama Jokowi tapi Boong Salah satu poster kritikan BEM Fisip Unpad kepada Presiden Jokowi. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konten di media sosial. Mereka meminta pejabat pemerintah berhenti 'ngibul' dan bekerja sebaik-baiknya untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik yang turun.

Konten kritik diunggah di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan twitter @bemfisipunpad. Unggahan pertama diisi oleh gambar dengan tulisan "Kami Bersama Presiden Jokowi". Namun pada unggahan berikutnya berisi gambar Presiden Joko Widodo dengan tulisan "Tapi Boong".

Unggahan berikutnya berisi poin-poin dari kritik yang disampaikan. Yang pertama mereka menilai presiden antikritik. Kritik yang disampaikan kerap berujung pada serangan di media sosial maupun aksi represif. Contohnya saat demonstrasi omnibus law.

Poin kedua adalah kriminalisasi kepada masyarakat adat. Dari catatan mereka, melansir YLBHI, terjadi 51 kali kriminalisasi terhadap masyarakat adat sepanjang tahun 2019. Poin ketiga berisi tentang inkonsistensi pernyataan presiden dengan kinerja dari jajarannya.

Contoh kasusnya adalah saat Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Dalam beberapa cuitannya, Presiden Joko Widodo menyatakan hasil TWK tidak dijadikan satu–satunya dasar dalam pemberhentian 75 pegawai KPK. Namun faktanya, KPK tetap mencoret 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Poin keempat, BEM Fisip Unpad mengkritisi kebingungan pemerintah menghadapi krisis saat pandemi Covid-19. Selama pandemi berlangsung, penanganan dianggap carut-marut dan belum ada tanda bisa mengakhirinya. Di sisi lain, saat pandemi mash berlangsung, pemerintah bersama DPR mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial dengan disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

Poin kelima adalah kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN untuk keluarga dan rekan dekat. BEM Fisip Unpad menilai di era Presiden Joko Widodo, anak dan menantunya ada yang menjadi kepala daerah. Yakni, Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) dan Bobby Nasution (Wali Kota Medan).

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ketua BEM FISIP Unpad, Virdian Aurellio Hartono menjelaskan bahwa kritik tersebut adalah respons beragam hal. Di antaranya inkonsistensi Presiden Joko Widodo antara pernyataan dan kenyataan di lapangan.

"Selain itu ada pernyataan salah satu BEM di Bali yang menyatakan di akunnya bahwa "kami menyatakan menolak pernyataan BEM UI. Kami bersama Jokowi dan kami akan melawan BEM dengan BEM, itu urusan kami". Mereka juga menyebut kata kadrun. Bagi kami itu tidak intelek dan tampak menjilat kekuasanan," ucap dia, Jumat (16/7).

"Itu memantik kami membuat postingan serupa. Kami bersama Jokowi tapi boong. Kami punya berbagai rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan," tegas dia lagi.

Ia memastikan bahwa konten kritik yang disampaikan di media sosial adalah pemantik untuk membuat rentetan beragam kajian mengenai isu hukum, koupsi dan lain-lain.

Pihak BEM Fisip Unpad mengaku tidak khawatir bahwa kritik kepada pemerintah berujung pada kasus hukum atau menimbulkan masalah dengan pihak rektorat. Meski begitu, ia mengaku sudah meyusun berbagai kemanan lapis ganda mengantisipasi adanya serangan di media sosial atau peretasan.

"Kami merasa melakukan hal yang tidak melanggar apapun. Yang kedua, sejauh ini belum ada panggilan apapun dari rektorat. (Kritik yang disampaikan) Ini memantik diskursus publik yang nanti kita arahkan diskursusnya ke arah bacaan yang akademis dan ilmiah," imbuhnya.

"Lucu sih, ketika kita mengkritik justru harus banyak hati-hati. Cuman itu jadi satu hal yang kami terpaksa lakukan. Tapi sejauh ini belum ada (serangan di media sosia atau peretasan) kami mengaktifkan keamanan lapis ganda," kata dia.

Kritik diperlukan sebagai cara agar pemerintah bisa mengetahui permasalahan atau pemikiran rakyatnya. Menurut dia, mata uang antara pemerintah dan rakyatnya berupa kepercayaan.

"Nah bahayanya, kalau kepercayaan sudah menurun, kemudian rakyat semakin chaos dengan dunianya sendiri. PPKM yang sering dibecandain (menjadi akronim) 'Pelan Pelan Kita Mati'. Itu bisa jadi salah satu hal bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintahan sekarang, karena banyak hal yang kontradiktif antara pernyataan dan kebijakan," terang dia.

"Kami berharap stop jadi ngibul dan stop jadi munafik. Jalankan roda pemerintahan sebagaimana seharusnya dan dengarkan suara rakyat jangan jadi direpresif," pungkasnya.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Gerakan Kampus Kritik Jokowi Meluas, Mungkinkah Berdampak Terhadap Kepercayaan Publik ke Presiden?

Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran

Banyak Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Gibran

Civitas akademika dari puluhan perguruan tinggi melontarkan kritik dan peringatan kepada Presiden Jokowi atas sikapnya terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya
Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas Akademika Universitas IBA Palembang Sampaikan Petisi Kritik Jokowi

Civitas akademika Universitas IBA Palembang turut menyampaikan keprihatinan pada kondisi negara menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Usai Baliho Lulusan Paling Memalukan, Presiden Jokowi Absen Dies Natalies ke-74 UGM

Usai Baliho Lulusan Paling Memalukan, Presiden Jokowi Absen Dies Natalies ke-74 UGM

Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor menyerahkan sertifikat ini kepada seorang mahasiswa lain yang memakai topeng wajah Jokowi.

Baca Selengkapnya
Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Isu Presiden Jokowi Titip Nama Menteri, Gibran: Keputusan di Prabowo

Gibran menampik jika Presiden Joko Widodo menitipkan nama di kabinte pemerintahan selanjutnya.

Baca Selengkapnya