Bawaslu Kota Bekasi Rekrut Pegawai Pemerintah Jadi Pengawas di TPS

Senin, 25 Maret 2019 21:31 Reporter : Adi Nugroho
Bawaslu Kota Bekasi Rekrut Pegawai Pemerintah Jadi Pengawas di TPS Ilustrasi Pemilu. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi (Bawaslu), Kota Bekasi merekrut pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Tujuannya untuk menambal kekurangan pengawas di tempat pemungutan suara pada saat pencoblosan 17 April mendatang.

"Di mana dalam pelaksanaan pemilu saat ini membutuhkan SDM yang cukup banyak," kata Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto di Bekasi, Senin (25/3).

Ia mengatakan, Bawaslu membutuhkan tenaga pengawas sesuai jumlah TPS sebanyak 6.720. Terkhusus untuk Bawaslu sendiri dengan kebutuhan P TPS yang dibatasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu syarat minimal usia 25 tahun.

"Setelah kami melakukan rekrutmen kategori Memenuhi Syarat (MS) kurang lebih 4.000-an dan tidak memenuhi syarat 2.000-an dikarenakan pendaftar di bawah usia 25 tahun. Hal ini tidak hanya terjadi di Kota Bekasi, tapi secara Nasional," ujar Tommy.

Sulitnya merekrut pengawas untuk Bawaslu, kata dia, telah dibahas secara nasional oleh Bawaslu RI dengan Komisi 2 DPR RI. Hasil rapat pada 19 Maret lalu, DPR RI meminta Bawaslu RI agar tetap mengoptimalkan proses rekruitmen.

Merujuk pada UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 434 peranan Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada ayat 1 untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pada ayat 2 huruf G, kata dia, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksana pemilu. Sehingga kami meminta pemerintah Kota Bekasi melalui TKK untuk menjadi calon PTPS," ujar dia.

Karena itu, lembaganya berkirim surat kepada Pemkot Bekasi dengan Nomor 068/K.Bawaslu.JB.21/PM.00.02/III/2019 kaitan dengan permohonan agar TKK Pemerintah Kota Bekasi untuk di perbantukan menjadi calon pengawas TPS dan selanjutnya BKPPD Kota Bekasi menindaklanjuti dengan surat No : 800/2375/BKPPD.PKA

"Dari 2000-an yang direkomendasikan, hanya 600 orang yang memenuhi syarat. Mayoritas tak dapat direkrut karena berbagai alasan seperti masalah kesehatan, kurangnya pemahaman tentang pemilu, hingga domisili di luar Kota Bekasi," ujar dia.

Karena masih kurang 1.600-an, pihaknya terpaksa menukar pengawas yang bertugas di KPU dengan petugas yang tidak lulus administrasi Bawaslu karena di bawah usia 25 tahun.

"Adapun opini yang coba dibangun oleh pihak yang tidak bertanggungjawab menurut saya kurangnya informasi dan membaca regulasi kaitan dengan penyelenggara pemilu saat ini," ujar dia. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. Pemilu 2019
  2. Bawaslu
  3. Bekasi
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini