Banyak Lubang Bekas Tambang Menganga di Kaltim, KPK Nilai Pengawasan Tidak Beres

Rabu, 26 Juni 2019 23:26 Reporter : Saud Rosadi
Banyak Lubang Bekas Tambang Menganga di Kaltim, KPK Nilai Pengawasan Tidak Beres Lokasi kolam bekas galian tambang batubara. ©2019 Merdeka.com/Saud Rosadi

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur yang menyisakan ratusan lubang bekas galian yang menganga. Lembaga antirasuah itu menilai pengawasan pertambangan di Kaltim tidak beres.

Dalam penerbangan ke Samarinda, Kalimantan Timur, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melihat banyak lubang galian bekas tambang.

"Iya, dari atas saja sudah kelihatan (lubang bekas tambang)," kata Alexander, ditemui di kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gadjah Mada, Rabu (26/6).

Alexander bertemu Kadis ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata. Dalam perbincangannya dengan Widhi, Alexander menyadari ada perbedaan persepsi penafsiran peraturan soal jaminan reklamasi. Menurut Widhi, jaminan reklamasi bukan untuk menutup tambang tapi untuk penanaman kembali.

"Karena sebenarnya, kalau penambangan itu benar dan lubang sudah digali, diambil tambangnya (materialnya), kemudian bergeser menggali yang lain, nah galiannya itu untuk menimbun (lubang) yang sudah ada. Jadi, bisa kontinyu dan rata. Nah, persoalannya ini tidak dilakukan. Kalau seperti ini, kan pengawasannya yang salah. Harusnya, ini penambangan kan bukan pekerjaan yang sehari dua hari selesai kan? tapi berbulan-bulan bertahun-tahun," jelas Alexander.

Alexander mengingatkan, masyarakat bisa melihat hasil pertambangan yang merusak lingkungan. "Pengawasan dari masyarakat juga perlu," tegasnya.

Dia menegaskan pengawasan yang tidak berjalan baik merupakan tanggung jawab inspektur tambang. Di Kaltim, setidaknya ada 38 inspektur tambang.

"Artinya kan ada sesuatu yang tidak beres ketika melakukan pengawasan. Optimalisasi pemberdayaan pengawas ketika dia tidak melakukannya dengan profesional, jujur dan berintegritas, hasilnya ya seperti itu," katanya.

"Saya rasa, tidak hanya inspektur tambang. Dalam banyak kasus, di kabupaten dan kota atau provinsi, ketika kepala daerah tidak punya komitmen yang baik, dia pasti akan mengintervensi (inspektur)," tutupnya. [noe]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini