Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bakamla Prioritaskan Pengamanan Perairan Natuna pada 2022

Bakamla Prioritaskan Pengamanan Perairan Natuna pada 2022 Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia. ©2020 Merdeka.com/istimewa

Merdeka.com - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI tetap memprioritaskan pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, pada tahun 2022.

"Pengamanan Perairan Natuna tahun depan tetap menjadi prioritas Bakamla," kata Kepala Bakamla Laksamana Madya TNI Aan Kurnia usai Peringatan HUT Ke-16 Bakamla, di Markas Bakamla, Jakarta, dilansir Antara, Rabu (29/12).

Menurut dia, dalam mengamankan Perairan Natuna, Bakamla tidak bekerja sendiri. Tetapi bekerja dengan institusi lain, seperti TNI Angkatan Laut.

"Jadi, kita harus meningkatkan sinergi kerja sama dalam operasi pengamanan wilayah perbatasan," tegas mantan Pangkolinlamil ini.

Dalam kesempatan itu, Aan mengatakan, tantangan maritim akan semakin meningkat di masa depan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi katalisator perubahan cara bertindak dari ancaman yang harus dihadapi semua aparat penegak hukum, termasuk Bakamla RI.

Perlu disadari para personel Bakamla bahwa Bakamla telah diamanatkan oleh Presiden sebagai embrio coast guard-nya Indonesia.

"Ini berarti bahwa ke depan Bakamla akan menjalankan secara penuh tugas dan peran coast guard, yaitu security, safety dan defense dalam hal ini sebagai komponen cadangan TNI Angkatan Laut di masa perang. Tugas yang penuh risiko ini menjadi dasar kompetensi personel Bakamla," kata Aan.

Oleh karena itu, paparnya, sumber daya manusia (SDM) Bakamla harus memiliki sikap perilaku pengetahuan, keterampilan, dan kesamaptaan jasmani yang prima layaknya prajurit militer.

"Dengan demikian, tidak salah bawa ASN Bakamla memiliki kualifikasi paramiliter. Itu yang mendasari pola pembinaan personel Bakamla. Membangun sistem pendidikan dasar yang bersifat semimiliter atau disebut 'coast guard basic' training," jelasnya.

Wilayah Perairan Natuna sering kali terjadi pelanggaran pencurian ikan yang dilakukan kapal asing, seperti kapal China dan kapal Vietnam. Pada Jumat (24/12), Bakamla menangkap satu kapal ikan asing berbendera Vietnam yang melakukan aktivitas ilegal di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Laut Natuna Utara menjadi salah satu perairan yang dinilai rawan oleh Bakamla sehingga kawasan itu menjadi salah satu wilayah penjagaan prioritas pada 2022.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik
Sosialisasi Perubahan UU IKN, Bappenas - Otorita IKN Libatkan Publik

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas membahas pentingnya keterlibatan dan kolaborasi semua pihak.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan

Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.

Baca Selengkapnya
Sehari Setelah Dilantik, AHY Langsung Blusukan ke Manado Temui Warga untuk Berikan Sertifikat Tanah
Sehari Setelah Dilantik, AHY Langsung Blusukan ke Manado Temui Warga untuk Berikan Sertifikat Tanah

Momen AHY blusukan ke Manado, satu hari setelah dilantik jadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pangkostrad Letjen TNI Saleh Bangga Ketemu Prajurit Jalankan Operasi Khusus, Beri Pesan Penting
Pangkostrad Letjen TNI Saleh Bangga Ketemu Prajurit Jalankan Operasi Khusus, Beri Pesan Penting

Jenderal TNI tersebut mengaku bangga dapat bertemu sembari memberi pesan mendalam ke prajurit yang telah menjalankan operasi khusus.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
TKN: Dukungan Semakin Terbuka dari Paslon Lain, Tanda Alam Prabowo Pimpin Indonesia
TKN: Dukungan Semakin Terbuka dari Paslon Lain, Tanda Alam Prabowo Pimpin Indonesia

Dominggus melanjutkan, Prabowo-Gibran memiliki program agar nelayan bisa berdikari serta kekayaan laut bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk para nelayan.

Baca Selengkapnya
Kerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya untuk Konsolidasi Tanah Sebagai Solusi Konflik
Kerelaan Hati Masyarakat Lepaskan Tanahnya untuk Konsolidasi Tanah Sebagai Solusi Konflik

Menteri ATR/Kepala BPN memberikan pujian kepada masyarakat yang rela memberikan sebagian tanahnya demi pembangunan.

Baca Selengkapnya
Tak Sembarangan PNS Bisa Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Ternyata Ada Syarat Ketat Harus Dilalui
Tak Sembarangan PNS Bisa Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Ternyata Ada Syarat Ketat Harus Dilalui

Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.

Baca Selengkapnya