ASEAN Belum Sepakat Akui Hasil Pemilu Myanmar, Filipina Desak Akses Suu Kyi

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) hingga kini belum mencapai konsensus terkait pengakuan hasil pemilu Myanmar. Pemilu tersebut menetapkan mantan panglima tertinggi Min Aung Hlaing sebagai Presiden baru negara itu. Sikap ini disampaikan di tengah krisis politik yang masih melanda Myanmar sejak kudeta militer 2021.

Asisten Sekretaris Luar Negeri Filipina, Dominic Xavier Imperial, menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan di antara 11 negara anggota ASEAN. Filipina, sebagai ketua perhimpunan tahun ini, terus berpedoman pada Konsensus Lima Poin (5PC) untuk menyelesaikan konflik. Konsensus ini menjadi kerangka kerja utama ASEAN dalam menangani situasi di Myanmar.

Min Aung Hlaing dilantik sebagai Presiden Myanmar pada April lalu setelah memenangkan pemungutan suara parlemen dengan 429 dari 500 suara. Pemilu tiga tahap yang berlangsung antara Desember 2025 dan Januari 2026 ini menghasilkan kemenangan bagi partai-partai pro-militer. Namun, legitimasi hasil tersebut masih menjadi sorotan utama di kawasan.

ASEAN secara konsisten berpegang teguh pada Konsensus Lima Poin (5PC) sebagai landasan penyelesaian krisis Myanmar. Kerangka kerja ini mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, penyediaan bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Konsensus ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog nasional yang inklusif di negara tersebut.

Dominic Xavier Imperial dari Filipina menekankan bahwa belum ada konsensus di antara negara-negara anggota untuk mengakui hasil pemilu Myanmar. Pernyataan ini menegaskan posisi hati-hati ASEAN terhadap perkembangan politik di Naypyidaw. Filipina, sebagai ketua ASEAN, memiliki peran penting dalam mengarahkan respons kolektif perhimpunan.

Desakan untuk memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi juga merupakan bagian integral dari upaya ini. Pertemuan tersebut dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam 5PC yang disepakati bersama.

Pemilu Myanmar yang diselenggarakan dalam tiga tahap dari Desember 2025 hingga Januari 2026 telah menuai kontroversi. Proses ini menghasilkan kemenangan signifikan bagi partai-partai pro-militer, termasuk Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan. Hasil ini memperkuat dominasi militer dalam lanskap politik Myanmar.

Min Aung Hlaing, yang sebelumnya menjabat sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Myanmar, mengundurkan diri pada Maret lalu untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah kemenangan partainya, ia kemudian dilantik pada April lalu. Pelantikannya terjadi di tengah penolakan luas dari komunitas internasional dan sebagian warga Myanmar.

Kemenangan Min Aung Hlaing dengan perolehan 429 suara dari total 500 suara di parlemen mengukuhkan posisinya. Namun, proses pemilu ini dipertanyakan karena terjadi setelah kudeta militer 2021. Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan sipil yang sah dan memicu gelombang protes serta konflik bersenjata.

Departemen Luar Negeri Filipina secara tegas mendesak otoritas Myanmar untuk memberikan akses kepada utusan khusus Ketua ASEAN. Akses ini bertujuan untuk memungkinkan utusan tersebut bertemu dengan mantan presiden Aung San Suu Kyi. Suu Kyi masih ditahan sejak kudeta militer pada tahun 2021, memicu kekhawatiran global.

Filipina menyatakan bahwa akses tersebut akan sangat mendukung peran utusan khusus dalam berinteraksi dengan semua pemangku kepentingan. Interaksi ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dialog semacam itu dianggap esensial untuk menemukan solusi damai bagi krisis Myanmar.

Meskipun demikian, Filipina menyambut baik laporan mengenai pemindahan Suu Kyi dari penjara ke tahanan rumah dan pengurangan sebagian hukumannya. Selain itu, amnesti yang diberikan kepada lebih dari 1.500 tahanan politik juga diapresiasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi awal dari proses rekonsiliasi yang lebih luas di Myanmar.

Sumber: AntaraNews