Anggota Komisi IX DPR Kritik Menkes soal Dokter Umum Boleh Operasi Caesar: Tak Paham Masalah Kompetensi Dokter

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana menyayangkan usulan Menteri Kesehata (Menkes) Budi Gunadi soal dokter umum dilatih melakukan operasi bedah sesar untuk persalinan.

Dia menilai, usulan tersebut terkesan Budi tak memahami masalah sekolah kedokteran.

"Saya sangat menyayangkan statement dari Pak Menkes. Di sini terlihat beliau tidak memahami terkait masalah sekolah kedokteran baik spesialis maupun subspesialis berkaitan dengan kompetensi untuk melakukan tindakan-tindakan kekhususan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan pasien," kata Cellica, saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/5).

Cellica mengatakan, jika ingin menambah dokter kandungan, maka diperluas melalui afirmasi bagi para dokter PPDS.

"Yang harus dilakukan adalah memberikan peluang-peluang melalui jalur afirmasi kepada putera-puteri terbaik bangsa terkhusus di daerah2 3T, agar ketika mereka lulus langsung bisa mengabdikan dirinya di tanah kelahirannya," ujar dia.

"Pemberian beasiswa, penambahan kuota afirmasi PPDS daerah 3T, tunjangan khusus bagi mereka yang mau mengabdikan diri di daerah 3T dan sebagainya," sambungnya.

Sebab, kata Cellica, menjadi seorang dokter kandungan memerlukan keahlian khusus yang membutuhkan pembekalan dan ilmu dari para konsulennya.

"Obgyn perlu waktu 8 semester dan itu dengan bimbingan khusus para konsulen, dari pembimbing senior obgyn yang mereka dilatih, dibimbing dari awal semester sampai akhirnya mereka lulus menjadi dokter kandungan," imbuh dia.

Dokter Umum Bedah Caesar Opsi Terakhir

Ketua Umum Pengusur Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Slamet Budiarto mengatakan, memberikan kewenangan dokter umum melakukan operasi sesar seharusnya menjadi opsi terakhir.

“Jadi memberikan kewenangan khusus kepada dokter umum adalah alternatif terakhir,” kata Slamet kepada merdeka.com, Senin (12/5).

Langkah utama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaaan daerah yang membutuhkan dokter spesialis kandungan. Setelah itu, pemerintah mendistribusikan dokter kandungan secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Slamet menyebut, IDI sebetulnya sudah melakukan pemetaaan dokter kandungan. Setidaknya ada 1.000 dokter kandungan yang siap untuk didistribusikan ke daerah yang membutuhkan.

Namun, pendistribusian dokter spesialis ini memerlukan anggaran sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun. Anggaran itu salah satunya untuk menjaga kesejahteraan dokter.

“Harusnya pemerintah lebih baik menganggarkan untuk pengadaan SDM daripada membeli alkes (alat kesehatan). Misalnya setelah programnya ada, SDM harus ada, setelah SDM-nya ada baru beli alkes, penunjang, dan lain-lain,” ujar Slamet.

“Jangan sampai ada program, langsung beli alat penunjang, SDM belum ada,” sambungnya.

Bila pemerintah tak sanggup melakukan pemetaan dan mendistribusikan dokter spesialis, baru bisa memberikan kewenangan dokter umum melakukan operasi caesar. Dengan catatan, kata Slamet, bedah caesar itu dilakukan pada kasus emergency atau darurat.

“Siapa pun kalau dalam keadaaan emergency kan boleh. Kalau kondisi biasa ya khawatir, tapi kan ini kondisi luar biasa,” ucapnya.

Slamet juga mengingatkan, memberikan kewenangan dokter umum melakukan operasi caesar hanya boleh dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki dokter spesialis kandungan. Para dokter yang menerima kewenangan itu juga harus dilatih secara benar.

“Sebelum diberi kewenangan, diajari dulu. Diajari oleh dokter obgyn. Kewenangan itu sifatnya sementara khususnya di daerah sangat terpencil, tidak ada dokter spesialis, dan jumlah dokter spesialisnya tidak mencukupi,” tegasnya.