Merdeka.com - Bertepatan dengan hari jadi ke-73, TNI diminta meningkatkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum, khususnya di wilayah perairan dan perbatasan Indonesia. Peran aktif TNI sangat diperlukan dalam operasi non militer seperti bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi seiring dengan rentetan bencana alam berupa gempa dan tsunami yang terjadi di Indonesia.

Hal itu dikemukakan oleh anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Sebagai wakil rakyat yang membidangi hukum, keamanan dan hak asasi manusia, dirinya menyoroti pentingnya kerjasama di wilayah pintu masuk Indonesia, dalam hal ini perbatasan.

Sahroni mengapresiasi peran TNI sepanjang 2018. Mengutip berbagai pemberitaan di media massa, berbagai penangkapan di wilayah perairan dan perbatasan dilakukan oleh TNI pada tahun 2018 ini. Seperti penangkapan kapal MV Sunrise Glory di perairan Selat Phillip perbatasan antara Singapura dan Batam, oleh KRI Sigurot 864 yang dikomandani Mayor Laut Arizzona yang belakangan diketahui memuat tiga ton sabu.

Ada pula penangkapan illegal fishing, Sabtu (22/9) lalu. Ketika itu TNI Angkatan Laut dalam hal ini KRI Sutedi Senoputra (SSA) -378 yang melaksanakan Operasi Malaka Sagara-18 berhasil menangkap satu Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam di perairan Anambas, karena melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah NKRI (ZEEI) secara ilegal. Pada tanggal 3 Maret 2018, patroli laut dari pangkalan TNI AL (Lanal) Lhokseumawe menangkap satu kapal bermuatan 8 ton pakaian, 2 ton pakan ayam dan 210 ekor ayam jago asal Thailand saat berlayar di perairan Aceh Tamiang.

"Masih banyak contoh penangkapan penyelundupan yang digagalkan oleh TNI di wilayah perbatasan. Walaupun secara UU dinyatakan peran TNI sebagai penjaga kedaulatan, penjagaan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan dirasakan sangat memerlukan sinergitas antara lembaga penegak hukum dengan TNI," kata Sahroni, Jumat (5/10).

Dalam kesempatan yang sama Sahroni mengapresiasi minimnya bentrokan yang melibatkan TNI dan Polri sepanjang 2018. Keberhasilan itu menurutnya tak pelak dari komunikasi aktif antara para petinggi TNI dan Polri yang kemudian ditularkan ke jajarannya.

"Panglima TNI dan Kapolri sama-sama berkomitmen akan meningkatkan sinergitas. Keduanya juga berpesan kepada jajarannya untuk menjaga kekompakan satu sama lain, termasuk dengan lembaga lain. Pemberian sanksi tegas terhadap para oknum yang terlibat kejahatan hingga bentrokan juga tentunya membuat TNI dan Polri semakin profesional sepanjang tahun 2018," terang Sahroni.

Lebih jauh Sahroni mengacungkan jempol terhadap peran TNI dalam operasi non militer ketika bencana alam seperti gepa di NTB, Donggala hingga tsunami di Palu terjadi. TNI disebutnya aktif secara total membantu penyaluran logistik, pencarian dan evakuasi korban hingga rehabilitasi.

"Kita semua tentunya merasa terpanggil membantu para korban bencana. Peran serta TNI melalui operasi non militer dalam bantuan terhadap korban bencana sangat luar biasa. Penyaluran logistik dan evakuasi korban menggunakan pesawat Hercules. Pelibatan pencarian para korban yang masih belum ditemukan hingga proses pembangunan atau rehabilitasi keseluruhannya melibatkan unsur TNI. Ini bukti nyata TNI untuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang tengah berduka atas bencana alam," tukas politisi NasDem yang kembali maju sebagai calon legislator dari Dapil III Jakarta ini.