Anggaran Bencana Turun Jadi Rp179 M, Anggota Komisi VIII DPR I Ketut Kariyasa Minta Kemensos Kaji Ulang

Komisi VIII DPR RI mendesak pemerintah lebih waspada terhadap dampak perubahan iklim dan pemanasan global, serta meninjau ulang kebijakan penurunan anggaran kebencanaan yang berpotensi melemahkan penanganan bencana di Indonesia.

Dinas Sosial Mukomuko mengalokasikan Rp265 juta untuk anggaran penanganan bencana pada tahun 2026, meski menghadapi efisiensi anggaran yang memicu kekhawatiran terhadap kualitas layanan.

Mengacu pada World Risk Report 2023, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia.

Anggaran Dana Desa (ADD) di Bangka Tengah pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan dari Rp50 miliar menjadi Rp40 miliar, berdampak langsung pada kemampuan desa untuk membiayai program prioritas.

Realisasi Belanja K/L APBN 2025 tercatat melonjak signifikan hingga 129,3 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan faktor utama di balik kenaikan anggaran ini.

Hal tersebut akan dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kementerian Keuangan memangkas anggaran Kemnaker hingga 57 persen tahun 2025.

Diakuinya kapan tepatnya gempa megathrust akan terjadi masih sangat sulit.

Rapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB melaporkan 108 kejadian bencana melanda wilayah ini dari Januari hingga Maret 2026. Simak rincian dampak dan upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap Kejadian Bencana NTB.

Pemerintah pusat menyalurkan Rp4,5 miliar untuk Bantuan Perbaikan Rumah Padang yang rusak akibat bencana hidrometeorologi, mempercepat pemulihan warga terdampak dan relokasi.

Pemerintah Aceh telah menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Bencana Aceh kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp153,3 triliun, menandai langkah awal pemulihan p

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan Dana BTT sebesar Rp2,5 miliar dalam APBD 2026 untuk penanganan bencana, meski jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya dan belum ada pengajuan dana pasca-bencana terkini.

Pemerintah Provinsi Sumbar berhasil rampungkan dokumen R3 pascabencana secara serentak hanya dalam 18 hari, jauh lebih cepat dari target. Inovasi Dashboard Kebencanaan dan Sakato Plan menjadi kunci percepatan ini.

Kementerian PUPR mengusulkan tambahan anggaran Rp74 triliun untuk pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera. Simak detail pengajuan anggaran dan prioritas penanganannya.

Digitalisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait DTSEN dan pengentasan kemiskinan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak pengasuh pondok pesantren di Madura untuk aktif menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, fokus pada pemutakhiran data dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung Kementerian Sosial dalam upaya penguatan Standardisasi LKS melalui revitalisasi, pendataan, dan akreditasi demi kualitas layanan sosial yang optimal.

Kementerian Sosial mengumumkan lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru bansos akan menerima bantuan pada triwulan kedua 2026, hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat.

Pemkab Bangkalan mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Desa Katol Barat, Geger, karena tingginya antusiasme masyarakat dan kesiapan lahan.

Gus Ipul memastikan dalam audiensi dengan KPK akan menyampaikan semua hal terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.