Merdeka.com - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mengaku kecewa dengan sikap 3 pimpinan KPK yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarief yang menyerahkan mandat ke Presiden Jokowi. Namun, kata dia, 3 pimpinan KPK itu kembali aktif saat ini.

"KPK Agus cs ini kan salah satu produk dari saya juga, saya selama ini acung jempol tetapi kok di akhir begini, saya kecewa juga. Kemarin bilang serahin mandat, lalu malu-malu kucing kembali lagi, ini kan lucu," ujar Ruhut kepada wartawan, Senin (23/9).

Mantan Politisi Demokrat ini menjelaskan, sebagai pimpinan lembaga sudah seharusnya pimpinan KPK itu berpikir jernih sebelum bertindak. Atas kejadian ini, Ruhut berharap pimpinan KPK baru bisa bekerja lebih baik.

"Yasudah biarlah (selesaikan), kan sudah mau selesai juga karir mereka. Yang penting sekarang ke depannya bagaimana KPK bisa bekerja lebih baik lagi. Saya yakin Pak Firli bisa membenahi KPK lebih baik," tutur Ruhut.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai sikap 3 pimpinan KPK tak elok dan plin plan. Dia melihat, pengunduran tersebut lebih didasarkan pada emosional dalam menyikapi revisi UU KPK dan pimpinan baru.

Seharusnya, lanjut dia, ketika ketiganya mengundurkan diri, Presiden Jokowi harus ambil sikap dengan melantik pimpinan baru. Menurut dia, tidak ada yang salah dalam prinsip ketatanegaraan dan hukum administrasi ketika dipercepat.

"Pilkada saja bisa kita percepat kok. Pilkada bisa kita percepat, itu yang menjadi hajat orang banyak, apalagi pimpinan KPK. Cuma saya enggak tahu kenapa Presiden lambat merespons ini," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo didampingi dua komisioner lembaga antirasuah lainnya, yakni Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang menyerahkan mandat lembaga antirasuah kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Menurut Jokowi, dalam undang-undang KPK tidak ada istilah pengembalian mandat. Jokowi menegaskan, sejak awal dirinya tidak pernah meragukan pimpinan KPK saat ini justru dirasakan sangat baik.

"Dalam UU KPK tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada," kata Jokowi.

Justru, katanya, yang ada adalah pilihan mengundurkan diri itupun dengan catatan meninggal dunia atau terkena tindak pidana korupsi.