3,9 juta rakyat Indonesia terdampak kekeringan, butuh air bersih

Merdeka.com - Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kekeringan akibat musim kemarau terjadi di 105 kabupaten/kota, 715 kecamatan, dan 2.726 kelurahan/desa di Jawa dan Nusa Tenggara. Kemarau panjang menyebabkan 56.334 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan. Setidaknya 18.516 hektare lahan pertanian gagal panen.

"Sekitar 3,9 juta jiwa warga terdampak kekeringan sehingga memerlukan bantuan air bersih," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (10/9).

Berdasarkan sebaran wilayah, kekeringan di Jawa Tengah melanda 1.254 desa di 275 kecamatan dan 30 kabupaten/kota. Kekeringan membuat 1,41 juta jiwa atau 404.212 Kepala Keluarga (KK) terkena dampaknya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan hingga Oktober 2017.

Di Provinsi DI Yogyakarta, kekeringan melanda di 10 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Di sana ada 32 desa yang terdampak kekeringan, dengan jumlah penduduk 12.721 jiwa dalam 7.621 KK. Penyaluran air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan.

Di Jawa Barat kekeringan melanda 496 desa di 176 kecamatan dan 27 kabupaten/kota sehingga berdampak kepada 936.328 jiwa penduduk. Delapan kepala daerah di Jawa Barat telah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan. Mulai dari Kabupaten Ciamis, Cianjur, Indramayu, Karawang, Kuningan, Sukabumi, Kota Banjar, dan Kota Tasikmalaya. Begitu pula halnya dengan di Jawa Timur, kekeringan melanda 588 desa di 171 kecamatan dan 23 kabupaten/kota.

Di Nusa Tenggara Barat kekeringan melanda 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di sembilan Kabupaten. Mulai dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Sebanyak 640.048 jiwa atau 127.940 KK masyarakat terdampak kekeringan.

Darurat kekeringan ditetapkan menyusul sumber-sumber mata air yang mulai mengering. Sembilan kabupaten yang melaporkan darurat kekeringan itu adalah Flores Timur, Rote Ndao, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Sabu Raijua.

"Sebagian besar daerah-daerah yang terlanda kekeringan adalah daerah-daerah yang pada tahun-tahun sebelumnya juga mengalami kekeringan. Masih tingginya kerusakan lingkungan dan daerah aliran sungai menyebabkan sumber air mengering. Pasokan air di sungai menyusut drastis selama musim kemarau. Di satu sisi kebutuhan air masih meningkat sehingga kekeringan menahun masih terjadi di wilayah tersebut," kata Sutopo.

Upaya yang dilakukan untuk jangka pendek adalah bantuan dropping air bersih melalui tangki air. BPBD Bersama SKPD, relawan dan dunia usaha telah menyalurkan jutaan liter air bersih kepada masyarakat. Beberapa daerah dijadual untuk pengiriman bantuan air bersih karena keterbatasan mobil tangki air. Air bersih ini untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak, katanya.

"Untuk mandi dan cuci warga harus memanfaatkan sumber-sumber mata air dari sungai atau embung-embung. BNPB memberikan bantuan dana siap pakai kepada BPBD yang telah menetapkan status darurat untuk menangani kekeringan," kata Sutopo.

Upaya mengatasi kekeringan sudah dilakukan setiap tahun. Namun belum dapat menyelesaikannya. Pembangunan sumur bor, pembangunan perpipaan, pemanenan hujan, pembangunan embung, bendung dan waduk telah dapat mengurangi dampak kekeringan.

Diperkirakan kekeringan masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2017 mendatang. BMKG telah merilis bahwa sebagian besar pulau Jawa saat ini sedang mengalami puncak musim kemarau, dan akan masuk awal musim hujan pada Oktober-November 2017. Awal Musim Hujan 2017/2018 di sebagian besar daerah diprakirakan mulai akhir Oktober - November 2017 sebanyak 260 zona musim atau 76 persen dan mengalami puncak musim hujan pada Desember 2017 - Februari 2018.