23 Calon Jemaah Haji Indonesia Gagal Berangkat Tahun Ini, Terkendala Pelanggaran Non-Prosedural Imigrasi di Bandara

Imigrasi Soekarno-Hatta menunda keberangkatan 23 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terindikasi akan berangkat haji secara non-prosedural. Hal ini dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya melindungi WNI selama musim haji 2026.

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana mengatakan, penundaan dilakukan pada Jumat (1/5) dini hari di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta.

"Seluruh WNI tersebut tergabung dalam satu rombongan dengan tujuan Jeddah, Arab Saudi, menggunakan maskapai Saudi Airlines SV827," kata Galih dalam keterangannya, Minggu (3/5).

Dari total tersebut, terdiri atas 12 laki-laki dan 11 perempuan. Petugas Imigrasi menemukan adanya ketidaksesuaian antara keterangan perjalanan dan dokumen yang dimiliki.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap bahwa rombongan tersebut berencana melaksanakan ibadah haji menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

Bahkan, mereka sempat diarahkan untuk memberikan keterangan sebagai pekerja di Arab Saudi sebelum akhirnya mengakui tujuan sebenarnya.

Satu orang dalam rombongan diketahui berperan sebagai koordinator, sementara 22 lainnya merupakan calon jemaah haji non prosedural,

"Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas langsung berkoordinasi dengan Satgas Haji yang melibatkan Kementerian Haji dan Umrah serta Kepolisian, hingga akhirnya diputuskan untuk menunda keberangkatan seluruh rombongan," jelasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan keimigrasian selama musim haji 2026. Imigrasi mengoptimalkan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), meningkatkan analisis risiko melalui Passenger Analysis Unit (PAU), serta memperkuat sinergi lintas instansi.

"Sejak awal musim haji tahun ini, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta telah menunda keberangkatan total 42 WNI yang diduga akan berangkat secara non prosedural," ucapnya.

Galih menegaskan, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat.

“Penundaan ini kami lakukan untuk mencegah WNI menjadi korban praktik haji non prosedural yang berisiko penolakan masuk hingga permasalahan hukum di Arab Saudi. Kami terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas instansi dalam Satgas Haji,” tegasnya.

Tingkatkan Kewaspadaan

Sementara itu, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko memastikan, seluruh jajaran Imigrasi diminta untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim haji.

“Pencegahan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk melindungi WNI dari penyalahgunaan visa dan potensi risiko hukum di negara tujuan. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Prabowo serta arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto," tegas Hendarsam.

Program Penguatan Pengawasan

Imigrasi dipastikannya akan terus hadir melalui penguatan pengawasan dan sinergi antarinstansi sebagai wujud Imigrasi untuk Rakyat.

"Kami mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah haji melalui jalur resmi sesuai ketentuan yang berlaku, demi keamanan, kenyamanan, dan perlindungan selama berada di Tanah Suci," pungkasnya.