Merdeka.com - Baru satu hari usai ditunjuk sebagai komandan PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhur Binsar Panjaitan menebar ‘ancaman’. Membidik mereka yang dicap penjahat kemanusiaan. Para penimbun oksigen pasti ditangkap. Dihadapkan pada hukum. Spekulan obat yang menjual dengan harga tak wajar, siap-siap ditertibkan.

Instruksi keluar dari pensiunan jenderal TNI bintang empat ini. Kepada para jenderal aktif di Polri dan TNI. Diminta mengawal ketat kebijakan PPKM Darurat. Khususnya di ibu kota Jakarta. Bagi Luhut, tidak ada ampun bagi pelanggar aturan. Juga kepada mereka yang memanfaatkan keadaan.

Kepercayaan Presiden Joko Widodo diberikan pada Menko Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Panjaitan. Tongkat komando diberikan, memimpin kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali. Latar belakang dan karakter Luhut, dianggap cocok untuk menyukseskan kebijakan yang dikeluarkan.

Seorang pejabat di lingkaran Jokowi memberi bocoran. Luhut masih dianggap sebagai tokoh yang paling pas memimpin penanganan Covid-19 saat ini. Apalagi penularan Covid-19 tak terkendali dua pekan belakangan. "Pak Luhut tegas dan tidak basa basi," kata sumber merdeka.com.

Kedigdayaan Luhut Panjaitan diakui anggota Dewan Pembina Partai Golkar. Partai yang dikomandoi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Luhut dianggap lebih cakap memimpin tim penanganan Covid-19 ketimbang menteri Jokowi lainnya. Termasuk Menko Perekonomian yang merangkap Ketua KPC-PEN, Airlangga Hartarto.

"Cuma Luhut yang bisa," bisik dia.

Politikus ini mendapat bocoran evaluasi. Airlangga tak bisa diandalkan dalam penanganan Covid-19. Termasuk di dalamnya pemulihan ekonomi. Kondisi ekonomi dalam negeri babak belur akibat pandemi. Baginya, Jokowi seolah tengah meledek Airlangga dengan tak diberi ruang dalam PPKM Darurat.

Sejumlah pengurus DPP Golkar menolak berkomentar perihal pengambilalihan tugas dan wewenang Airlangga kepada Luhut. Nurul Arifin, Bobby Adhityo Rizaldi hingga Meutya Hafidz, memilih tidak berkomentar.

Sementara sumber dari balik tembok Istana menegaskan, Jokowi tak mengesampingkan peran Airlangga. Sampai saat ini, Airlangga masih punya peran sentral dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Pak Airlangga kan memimpin di luar Jawa dan Bali," katanya.

Kinerja Luhut

Keputusan Jokowi menunjuk Luhut adalah kali kedua sepanjang penanganan Pagebluk. September 2020, Jokowi memerintahkan Luhut menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua. Jokowi memberi target. Luhut harus menurunkan kasus positif Covid-19 dalam dua pekan.

Penunjukan Luhut adalah hak prerogatif Jokowi. Presiden percaya pada kelihaian Luhut menangani krisis. Dianggap mampu mengeksekusi perintah Kepala Negara. Menurunkan angka penularan di Sembilan Provinsi.

Sempat menimbulkan pertanyaan. Pandemi ditangani bukan oleh ahli kesehatan. Saat itu Luhut menjawab singkat. Menyebut dirinya sebagai seorang manajer. Tugasnya mengkoordinir para ahli kesehatan. Menyiapkan strategi untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi.

"Saya hanya manajer. Saya kira saya boleh mengklaim diri saya manajer yang baik," singkatnya, September 2020.

Saat diberi amanah oleh Presiden pada September 2020, Luhut memprediksi masa kritis penularan Covid-19 di Indonesia hanya dalam waktu tiga bulan. Sebelum vaksin didatangkan pada akhir 2020 dan awal 2021. Dengan penuh keyakinan, Luhut menyebut Januari 2021 kondisi sudah lebih baik.

Pada Desember 2020, Jokowi justru tidak tampak bahagia. Wajahnya masang membaca laporan. Kasus Covid-19 di tanah air melonjak tajam. Matanya seolah tak mau melihat para menteri yang ada di sekelilingnya. Terus memandangi data di gawainya saat bicara. Sesekali hanya melirik ke kanan dan ke kiri, lewat ujung mata, tanpa menoleh. Jokowi menyebut kondisi justru semakin memburuk. Angka penularan Covid-19 terus bergerak naik sejak akhir tahun lalu. Sampai hari ini.

Meski kecewa, pada akhirnya Jokowi tak berpaling dari sosok Luhut. Kepercayaan kembali diberikan. Kali ini untuk implementasi PPKM Darurat di Jawa-Bali. Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman menilai wajar keputusan Presiden. Kembali menunjuk Luhut memimpin tim. Apalagi Luhut juga punya posisi penting. Sebagai wakil ketua KCP-PEN. Pengalaman Luhut dianggap sangat diperlukan, menghadapi situasi darurat.

Dia membantah Jokowi tengah mengevaluasi kinerja Airlangga. Penunjukan Luhut, kata Fadjroel, adalah hal yang lumrah terjadi dalam kerja-kerja pemerintahan menghadapi pandemi Covid-19 "Pembagian tugas biasa," tegas Fadjroel.

Panglima Perang

Keputusan Jokowi menunjuk Luhut lagi-lagi mendatangkan kritik. Pemerintah seolah enggan berkomunikasi dengan epidemiolog dan pakar Kesehatan untuk penanganan krisis. Pemegang komando pengendalian kasus Covid-19 seharusnya diberikan kepada orang dengan latar belakang ahli kesehatan.

"Sudah menteri, bukan orang kesehatan, kemudian yang pegang pengendaliannya menteri ekonomi, sekarang diserahkan ke Pak Luhut lagi," kata Epidemiolog UI Tri Yunus saat dihubungi merdeka.com.

Pemerintah diingatkan. Kondisi Covid-19 di Indonesia telah masuk pada fase kritis. Dibutuhkan penanganan dari hulu ke hilir, dari semua stakeholder. Selama tongkat komando diberikan kepada menteri di luar kesehatan, kalangan epidemiolog pesimistis penanganan pandemi akan maksimal.

"Karena banyak menteri yang pebisnis ya susah. Menteri Kesehatannya pebisnis, Menteri Ekonominya pebisnis, Menko Maritimnya juga pebisnis. Jadi susah kalau bicara dengan pebisnis," tegasnya.

Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyoroti evaluasi PPKM termasuk di Sembilan provinsi yang masuk dalam pengawasan Luhut. Kerja-kerja penanganan Covid-19 dinilai tidak begitu efektif. Terbukti, makin tingginya reproduction number (Ro) atau angka reproduksi Covid-19 dalam enam bulan terakhir. Kemudian, beban sistem kesehatan, dampak Covid-19 pada populasi penduduk juga belum tertangani.

"Analisis PPKM 5 bulan terakhir itu kan memang tidak begitu efektif. Angka reproduksi tetap meningkat. Katakan Januari dan ditutup Juni kan ketika perpanjang itu semuanya meningkat. Dalam posisi bukan membaik ya. Itu adalah evaluasi kita," ujar dia.

Tak ada jalan lain, pemerintah harus mengutamakan pemulihan kesehatan. Meskipun penyehatan ekonomi juga sama penting. Dalam kondisi saat ini, pemerintah disarankan menjalankan strategi darurat kesehatan yang cepat, tepat dan konsisten.

Selain itu, sistem kesehatan di Indonesia harus dikembalikan ke khitahnya. Salah satunya pemegang kendali penanganan Covid-19 dipercayakan pada orang Kesehatan. Dia mencontohkan Malaysia dan Singapura. Hal ini penting agar pergerakan roda organisasi ke bawah berjalan optimal.

"Harusnya ketua satgas itu menteri kesehatan. Malaysia saja yg memimpin ya selevel Dirjen dengan arahan menterinya tentu," ujar dia.

Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono mengibaratkan Luhut sebagai panglima perang melawan pandemi Covid-19. Sedangkan komandan di lapangan justru Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Strategi perang yang dinilai keliru.

"Jadi kita mengembalikan pada fungsi sebenarnya supaya kita bisa memenangkan peperangan ini. Jangan kibarkan bendera putih duluan, belum apa-apa sudah nyerah," sambung alumni University of Pittsbrug Amerika Serikat ini.

Pandu masih menyimpan keyakinan. Indonesia bisa keluar dari pandemi Covid-19. Jika pemerintah tak memprioritaskan pemulihan ekonomi. Indonesia memiliki banyak sumber daya yang ahli di bidang kesehatan untuk menangani pandemi Covid-19.

"Kita bisa kok, kalau kita bersama. Semua ada, sains ada, semua cara-cara bisa kita lakukan asal dilakukan dengan benar," tutupnya.

Tim Penulis: Intan Umbari Prihatin, Ronald, Wilfridus Setu Embu, Randy Firdaus