Angka Kemiskinan Tinggi, Puluhan Ribu Rumah Warga Ngawi Tak Layak Huni

Pemprov Jatim menggandeng TNI untuk mempercepat Pembangunan RTLH Jatim di Sampang dan tiga kabupaten lain di Madura pada 2026, wujudkan rumah layak huni bagi warga miskin.

Pemerintah Kabupaten Sampang melanjutkan komitmennya dalam Pembangunan Rumah Layak Huni Sampang, tahun ini mengalokasikan anggaran untuk 19 unit. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Banjarbaru berkomitmen wujudkan hunian layak bagi warganya. Melalui program Bedah Rumah Banjarbaru 2026, 100 unit rumah tidak layak huni akan diperbaiki, memastikan keamanan dan kesehatan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari, memastikan Program BSPS NTB menjangkau masyarakat miskin untuk merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayahnya, meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berhasil menjadi penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terbanyak di Kalimantan Barat, menandai langkah besar dalam percepatan penanganan RTLH Kubu Raya.

Pemerintah Kabupaten Karawang serius wujudkan kesejahteraan. Tahun ini, Pembangunan Rutilahu Karawang capai 2.249 unit, dialokasikan anggaran Rp105 miliar.

Pemerintah Kabupaten Agam akan merehabilitasi 84 rumah tak layak huni dengan dana Rp1,51 miliar di 13 kecamatan pada tahun 2025, bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebanyak 14 pengembang tersebut dilaporkan karena membangun rumah subsidi yang tidak layak huni dan tidak layak fungsi.

Pemkab Banyuwangi terus melanjutkan program bedah rumah tak layak huni melalui skema gotong royong banyak pihak.

Pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5 persen.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk aktif mempengaruhi kebijakan publik, bukan sekadar organisasi seremonial. Dorongan ini bertujuan agar PIKI dapat meninggalkan legasi nyata b

Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto mengaku heran pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh sebesar 5 persen, namun jumlah masyarakat miskin di Indonesia justru meningkat.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan target untuk menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi sekitar 6,0% hingga 6,5% pada tahun 2027.

Menurutnya, pemerintah saat ini terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Menurut BPS, angka itu mengalami penurunan sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024.

Wakil Menteri Soial (Wamensos) Agus Jabo membacakan data penduduk miskin di Indonesia.

Dalam catatan BPS, garis kemiskinan pada Maret 2024 ditetapkan sebesar Rp582.932 per kapita. Angka ini naik 5,9 persen dibandingkan Maret 2023.

Harga beras medium di pasaran rata-rata telah melampaui harga acuan sebesar Rp 10.900-Rp 11.800 per kg.

Kenaikan harta kekayaan Prajogo setidaknya dapat membiayai sekitar 46 juta orang miskin.

Sehari-hari, mereka bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan harian kecil kadang tak dapat sama sekali