Merdeka.com - Pengguna layanan TransJakarta Muya Emyus bersama Lembaga Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia melaporkan dugaan korupsi selama pembuatan sistem pengelolaan keuangan tiket PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelapor menduga sistem pengelolaan keuangan tiket mewajibkan konsumen atau pengguna untuk Tap In saat memasuki layanan dan Tap Out saat keluar TransJakarta terindikasi korupsi.

"Seperti kita ketahui, hingga saat ini PT TransJakarta masih memberlakukan sistem pembayaran tiket single tarif sama seperti yang digunakan pada layanan jalan Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor) hanya perlu melakukan tap sebanyak satu kali. Dapat disimpulkan, sistem kontrol gate untuk tap hanya untuk pemotongan uang dalam kartu pengguna atau konsumen," kata Sekjen FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo dalam rilis resminya, Senin (14/11).

Alasan Pelapor

Ary mengungkapkan, layanan TransJakarta dengan skema tarif tunggal seharusnya tidak memerlukan kartu Tap In/Tap Out dan Gateway, seperti yang terjadi saat ini. Dia menilai, sistem itu menjadi pertanda TransJakarta menyalahgunakan anggaran dan kewenangan atau jabatan untuk memperkaya pihak lain dengan membangun sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Berbeda dengan sistem kartu dan gate control dalam layanan transportasi KRL Jabodetabek oleh (KCI). Sistem gate control layanan KRL berfungsi untuk menghitung berapa kilometer perjalanan yang dilakukan dan berapa biaya tiket yang harus dibayarkan oleh konsumen. Layanan TransJakarta yang menggunakan sistem single tarif seharusnya tidak memerlukan kartu dan gate dengan sistem Tap In/Tap Out seperti saat ini," ujar dia.

Ary menilai, kebijakan ini telah menimbulkan kerumunan akibat antrian panjang. Hal ini terbukti dari banyaknya pesan, kritik dan laporan pengguna di media sosial dan media massa terkait pemotongan ganda uang konsumen TransJakarta saat Tap In dan Tap Out.

"Penggunaan sistem single tarif untuk pelayanan TransJakarta seharusnya mempermudah pengguna TransJakarta, namun sebaliknya justru memberatkan," ujar dia.

Ary menuturkan bahwa Musa Emyus selaku pengguna layanan TransJakarta telah melaporkan dan meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam soal bocornya aliran keuangan PT TransJakarta yang diambil dari konsumen. Dia mendesak KPK memeriksa manajemen PT TransJakarta serta kontraktor proyek yang melakukan pembuatan proyek sistem kartu dan gate Tap In - Tap Out TransJakarta.

"Berdasarkan fakta-fakta tersebut Musa Emyus sebagai wakil warga pengguna layanan bus Transjakarta melaporkan dan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap kebocoran keuangan PT Transjakarta yang diambil dari konsumen, ke mana aliran uang tersebut?” tutur dia.

TransJakarta Terima 664 Aduan Pelanggan Terkait Saldo Terpotong Dua Kali

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengungkapkan, pihaknya telah menerima 664 aduan terkait saldo Kartu Uang Elektronik (KUE) yang terpotong dua kali saat tap in dan tap out sejak sistem yang baru tersebut berlaku pada Selasa (4/10). Sebanyak 353 laporan telah direspons dan diberikan kartu pengganti.

Kemudian, 12 pelanggan menolak memberikan data, dan sisanya sebanyak 299 laporan belum direspons kembali oleh pelapor.

“Kami masih akan tetap memproses aduan yang masuk kepada pelanggan jika laporan tersebut dapat diverifikasi” kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor dalam rilis resminya, Selasa (25/10).

Lebih lanjut, Anang mengatakan 664 aduan telah direspons oleh Transjakarta. Aduan ini ditindaklanjuti dengan menghubungi pelanggan untuk meminta keterangan kronologi kejadian dan identitas yang dapat dihubungi.

“Data-data tersebut menjadi acuan dalam menangani keluhan pelanggan. Transjakarta hingga saat ini masih memproses keluhan pelanggan saat transisi tarif integrasi,” jelas Anang.

Sementara itu, JakLingko telah menindaklanjuti 38 persen dari total aduan pelanggan atas saldo KUE yang terpotong dua kali saat tap in dan tap out di perjalanan yang sama. Untuk penanganan oleh JLI, pelanggan diminta untuk menghubungi nomor customer service 081260001441 melalui pesan WhatsApp.

Sebelumnya, Transjakarta telah memberlakukan aturan baru bagi pelanggan untuk menikmati pelayanan sejak Selasa (4/10). Kini, pengguna wajib menempelkan kartu uang elektronik (KUE) saat naik dan turun bus atau tap in dan tap out.

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan, aturan ini diterapkan seiring dengan pemberlakuan tarif integrasi moda transportasi publik di Jakarta.

Satu Kartu Satu Penumpang

Adapun secara rinci, berikut aturan naik-turun Transjakata yang baru:

Dengan aturan baru ini, KUE hanya dapat digunakan untuk satu penumpang. Sebelumnya, Transjakarta telah menyarankan untuk satu pengguna satu kartu. Namun, KUE bisa digunakan untuk beramai-ramai. Kini, satu pelanggan wajib menggunakan satu kartu dan saldo akan terpotong di akhir perjalanan.

Setiap pengguna layanan, wajib melakukan tap in dan tap out ketika hendak naik atau turun bus. Untuk bus nonBRT atau Mikrotrans, pengguna dapat melakukan tap in dan tap out di alat yang sama.

“Apabila pelanggan tidak melakukan tempel kartu baik saat naik/turun, maka konsekuensinya kartu akan terblokir. Pelanggan perlu melakukan atur ulang (reset) dan biaya perjalanan sebelumnya akan dikenakan pada perjalanan berikutnya,” kata Anang.

Akan tetapi, kartu yang terblokir tetap bisa digunakan kembali. Untuk membuka blokir, pelanggan perlu mengatur ulang (reset) KUE pada perangkat reader di pintu masuk halte atau di dalam bus (tap on bus).

Pelanggan perlu memiliki saldo minimum senilai Rp5 ribu untuk memanfaatkan layanan Transjakarta. Jika saldo tidak mencukupi, pelanggan tidak dapat menggunakan layanan Transjakarta kecuali untuk layanan gratis.

“Jadi selalu pastikan pelanggan memiliki saldo minimum sebelum menggunakan layanan Transjakarta,” kata Anang.

Reporter Magang: Syifa Annisa Yaniar