Trotoar Depan Kedubes AS Kembali Dibuka, PKS Minta Pemprov DKI Lebih Responsif

Langkap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kembali trotoar di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Jumat (9/6) malam diapresiasi sejumlah pihak. Salah satu pujian datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, M Taufik Zoelkifli (MTZ).

Kendati demikian, MTZ menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang baru bertindak seusai kasus ini ramai dibicarakan, karena mendapat kritik dari Koalisi Pejalan Kaki. Padahal, blokade trotoar depan Kedubes AS di Jalan Medan Merdeka Selatan itu telah terjadi sejak era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

"Alhamdulillah kalau akhirnya blokade trotoarnya dibuka. Pertanyaannya kenapa harus diprotes dulu, viral dulu, rame-rame dulu, baru pemerintah daerah atau pemerintah pusat bertindak sih? " kata MTZ, Minggu (11/6).

Menurut MTZ, banyak pelanggaran aturan kecil hingga besar yang terjadi di DKI Jakarta dan belum ditindak. Padahal kata dia, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan berbagai sarana laporan dan aduan untuk warga.

Selain itu, lanjut MTZ dari hasil reses anggota Dewan, Pemprov DKI juga telah menerima banyak masukan dan temuan pelanggaran. Dia menilai Pemprov DKI Jakarta harusnya tak cuek dalam menindaklanjuti pelanggaran yang ada.

Lebih lanjut, Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini berharap Pemprov DKI Jakarta lebih serius dalam bekerja menanggapi laporan dan aduan yang disampaikan warga.

"Jadi saran saya satu saja, yaitu Pemda meningkatkan responsivitasnya terhadap laporan-laporan dari masyarakat dan dari anggota Dewan. Jangan terlalu cuek dan terlalu pede bahwa Pemda sudah bekerja dengan baik," ungkapnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah membuka blokade trotoar di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat tepat pada pukul 22.00 WIB, Jumat 9 Juni 2023 lalu.

Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta telah mengangkat cone serta Movable Concrete Barrier (MCB) yang menghalangi jalur pejalan kaki itu. Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh jajaran Kemlu RI dan Kedubes AS.

Sebelumnya, Koalisi Pejalan Kaki menyoroti penutupan trotoar di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Padahal sedianya trotoar adalah fasilitas umum dapat diakses seluruh masyarakat.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan, pihaknya sudah memprotes penutupan trotoar tersebut sejak era Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Namun sampai sekarang, penutup trotoar masih juga belum dibuka.

"Padahal AS kan menganut kota yang workable city, ramah bagi pejalan kaki kenapa sih seeksklusif itu trotoarnya padahal itu ruang publik loh," kata Alfred saat dikonfirmasi, Selasa (6/6).

Alferd menyesalkan Pemprov DKI yang belum juga mengambil tindakan atas permasalahan tersebut. Padahal jelas bahwa trotoar adalah fasilitas umum untuk kepentingan publik.

"Kalaupun Pj Gubernur tidak sanggup, sampaikan ke Kemenlu, biar Kemenlu yang berkomunikasi, apa iya juga harus Presiden yang turun tangan ngurusin begini," ujar Alfred.

Reporter: WInda Nelfira/Liputan6.com