Heru Tinjau Proyek Tanggul Pantai Kalibaru: Jika Rusak, Tak Ada Biaya Bangun Kembali

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembangunan tanggul ruas pantai di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Proyek inibagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pada Jumat (20/1) kemarin. Heru berharap, tanggul tersebut dapat mengatasi banjir rob di wilayah pesisir Jakarta.

Heru juga meminta kepada masyarakat, jajaran kecamatan, kelurahan hingga aparat kepolisian untuk menjaga tanggul pantai ini agar tidak dirusak. Jika kerusakan terjadi, dia jamin tak akan dibangun kembali karena butuh biaya tidak sedikit.

"Nah, saya titip kepada masyarakat di sini, kepada Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Kapolsek, tanggulnya dijaga karena tidak mungkin pemerintah daerah (pemda) maupun pemerintah pusat membangun kembali jika ini rusak atau dirusak oleh hal-hal lain. Tidak mungkin. Kita sudah tidak ada biaya. Pemerintah daerah pasti konsentrasi di daerah lain," kata Heru.

Dalam tinjuannya, Heru menemukan sarana dan prasarana yang masih harus diperbaiki. Di antaranya, tempat pelelangan ikan dan tempat penampungan sementara air atau mini polder di tanggul pantai Kalibaru.

"Tempat pelelangan ikan harus diperbaiki. Kemudian, tempat parkir air yang harus disempurnakan atau mini polder. Sekali lagi, mini polder itu untuk tempat penampungan sementara air, kiri-kanan masih ada bangunan. Tolong mini polder itu dijaga juga," ujar Heru.

Heru memastikan pembangunan tanggul pantai Kalibaru ini sebenarnya sudah rampung. Namun, masih dilakukan perapian di sekitarnya.

"Pembangunan tanggul pantai Kalibaru sudah selesai, tinggal perapian. Tinggal nanti dilanjutkan ke arah Penjaringan, Muara Angke, terus ke perumahan Kali Adem," jelas Heru.

Untuk diketahui, panjang trace dari tanggul pengaman pantai ini adalah 46,212 km. Dari jumlah tersebut, yang sudah dibangun sepanjang 12,664 km dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 km. Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 11,080 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 22,468 km menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.