Demo di Tol Jatikarya Cibubur Bikin Macet Parah, Anggota DPR Lewat Buka Blokade Jalan

Tol Jatikarya arah Cibubur macet total, Selasa (26/7). Rupanya ada puluhan orang yang melakukan demonstrasi. Mereka menuntut tanah yang dipakai untuk bangun jalan tol segera dibayar.

Para pendemo memblokade jalan dengan berkerumun. Hingga menyisakan satu lajur saja. Macet parah tak terhindarkan.

Sekitar Pukul 19.30 WIB, anggota DPR Mulyadi melaju kendaraannya dari Jakarta menuju kediaman di Bogor. Begitu hendak keluar tol Jatikarya, di tengah jalan, dia terkena macet. Terdampak demo.

Tanpa pikir panjang. Mulyadi turun dari mobilnya. Dia meminta bertemu langsung Kapolres Bekasi Kota, Kombes Hengki. Bertanya ada apa yang terjadi.

"Saya tanya ini ada apa sampai bikin macet panjang sekali. Ternyata kata Kapolres, ada demo masalah lahan yang belum dibayar jalan tol," jelas Mulyadi saat dihubungi merdeka.com.

Anggota Komisi V DPR ini langsung meminta polisi memfasilitasi dirinya untuk bicara kepada perwakilan para pendemo. Akhirnya, beberapa perwakilan pendemo dipanggil dan bicara.

Dalam perbincangan itu, Mulyadi berjanji mengundang para pendemo ke rumahnya. Tujuannya membahas tuntutan para pendemo. Dia juga berjanji akan mengundang para korban ini ke DPR untuk menuangkan aspirasinya.

"Perwakilan datang ke rumah jelaskan. Nanti saya akan minta kirim surat untuk audiensi dengan BPJT. Mitra kerja saya," jelas Mulyadi.

"Ini masalah urusan tanah pak," kata pendemo.

"Saya ngerti. Bapak nanti datang ke DPR, kami tampung, buatkan audiensi. Nanti urusan dengan siapa, kita bisa lintas komisi. Sekarang bapak ini menimbulkan kemacetan panjang. Sudah sekarang bubar," lanjut Mulyadi.

"Bapak malaikat kami," jelas pendemo.

Mulyadi pun heran dengan para wakil rakyat di kabupaten atau kota yang tak memfasilitasi mereka. Bahkan, kata dia, para pendemo ini tidak mengerti lagi harus mengadu kemana.

"Padahal ada wakil mereka di dewan kota, kabupaten," jelas Mulyadi.

Dalam kasus ini, Mulyadi menjelaskan, total ada 50 hektare yang terdampak dalam pembangunan. Sementara untuk yang belum selesai dibayar, Mulyadi belum mengetahuinya. Namun dia berjanji akan memperjuangkan hak para pemilih tanah tersebut.

"Tapi kita akan mengejar, kenapa pembangunan jalan berlanjut kalau misal masih ada hak warga belum terselesaikan," tegas dia.