Serapan anggaran DKI rendah, Hanura desak Anies definitifkan pejabat Plt

Gubernur DKI Anies Baswedan diminta segera mendefinitifkan pejabat yang masih Pelaksana tugas (Plt) di jajaran Pemprov DKI. Hal tersebut, berpengaruh dengan serapan anggaran. Hingga Selasa (24/7), data penyerapan belanja langsung baru Rp 9,665 triliun atau 24 persen, dari total anggaran belanja langsung Rp 40,175 triliun.

Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menyatakan, pejabat Plt tidak berani menggunakan anggaran untuk menjalankan program karena takut berurusan dengan hukum. Sebab, mereka menilai seorang Plt tidak memiliki kewenangan penuh.

"Setiap saya turun ke bawah, warga mengeluhkan pembangunan jalan lambat. Ada beberapa tembok kali hampir roboh, kali belum dikeruk, dan pekerjaan pembangunan yang menggunakan anggaran besar tak jalan," kata Ongen di gedung DPRD DKI, Selasa (24/7).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI itu mengungkapkan banyak pejabat vital di lingkungan Pemprov DKI masih berstatus Plt. Di antaranya, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, dan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).

Selanjutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut dia, ini efeknya sangat besar ketika Anies-Sandi lamban menetapakan para pejabat tersebut.

"Ini sudah ingin pembahasan APBD Perubahan 2018. Makanya segera didefintifkan dan ganti yang tak bisa kerja. Hanura ini, partai pendukung pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Kami ingatkan ini," tegas dia.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI itu mengultimatum, Anies-Sandi jika dalam waktu 10 hari tidak mendefinitifkan pejabat dan mengganti yang tak produktif, Hanura DKI akan menjadi oposisi. Jangan, sampai anggaran ada tak terserap secara baik akibat lamban kerja.

"Ini demi warga DKI. APBD untuk pembangunan. Kalau saja, belanja langsung masih 24 persen, itu mengerikan. Kami akan jadi oposisi sejati nanti. Kalau masih lemot," tambah dia.

Dia menegaskan, langkah ini diambil bukan karena ada titipan pejabat atau proyek. "Hanura, Insya Allah tidak ada seperti itu. Ongen mengaku, prihatin dengan warga yang mengadu. Pejabat juga takut mau jalankan program menggunakan APBD, kalau masih Plt," ungkapnya.

Ongen juga mengingatkan, Anies-Sandi harus evaluasi kinerja lurah Pisangan, Jakarta Timur karena menyusahkan warga. Ada warga meninggal mengurus surat kematian susah. "Warga hampir serbu itu kantor. Akhirnya, urus di kelurahan Rawamangun, Jakarta Timur. Saya kembali ingatkan, segera serapan dinaikkan dan Plt didefinitifkan. Satu lagi, Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Sudin SDA Jakarta Timur harus diganti karena lambat kerjanya," tandasnya.