Alasan Sandi bolehkan PKL jualan di trotoar Melawai & kritikan DPRD DKI

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan hak diskresi kepada pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Alasannya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Menurut saya sih urgent. Kan itu kita bicara mengenai penghasilan orang, hajat hidup orang banyak gitu loh. Kalau urusan perut, pak Michael lihat sendiri 'ini jihad perut, jihad perut' kalau menurut saya urgent," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/3).

Namun kebijakan Sandiaga lagi-lagi menuai kritikan yang datang dari Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Bestari menilai rencana tersebut tidaklah tepat. Menurutnya Bestari pemberian hak diskresi untuk PKL keliru karena tidak dalam keadaan mendesak.

"Setahu saya, diskresi gubernur atau wali kota, bupati itu untuk tujuan yang darurat, mendesak, ada bencana dan sebagainya. Diskresi itu untuk bencana," katanya saat dihubungi.

Menurut dia, kebijakan yang sudah ada dan tertata rapi jangan lagi dirusak dengan aturan yang tidak masuk akal. Karena jelas fungsi trotoar untuk perjalan kaki bukan untuk berjualan.

"Saya kira ini bukan jalan yang tepat untuk diadakan. Harus dicari model lain lah. Jangan merusak apa yang dilakukan pendahulu untuk menertibkan Jakarta," ujar dia.

Menurutnya, hak diskresi yang diberikan kepada PKL Melawai hanya membuat iri para PKL di trotoar dan bisa memicu menjamurnya PKL di trotoar-trotoar lain.

"Mungkin di depan Istana nanti boleh (PKL). Di depan kantor gubernur dengan alasan banyak dibutuhkan warga," katanya.